Breaking News:

Periksa Anggota DPRD Tabalong, KPK Selisik Aliran Dana dari Kontraktor untuk Abdul Wahid

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik aliran dana dari kontraktor buat Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW).

Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik aliran dana dari kontraktor buat Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW).

Penyelisikan dilakukan lewat Anggota DPRD Tabalong Fraksi PDIP Rini Irawanty atau Jamela.

"Hari Senin (22/11/2021) bertempat di Kantor Polres Hulu Sungai Utara, tim penyidik telah memeriksa para saksi untuk tersangka AW antara lain saksi Rini Irawanty/Jamela (Anggota DPRD Tabalong PDIP," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Selain Jamela, tim penyidik turut memeriksa 16 saksi lainnya.

Antara lain, Gusti Iskandar, PT Khuripan Jaya; Erik Priyanto, Kontraktor/Direktur PT Putera Dharma Raya; Khairil, CV Aulia Putra; Kariansyah/Haji Angkar, CV Khuripan Jaya; Akhmad Farhani alias H. Farhan, PT CPN/PT Surya Sapta Tosantalina; Akhmad Syaiho, Karyawan PT Cahya Purna Nusaraya; Rohana, PNS pada Dinas PTSP dan Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Baca juga: KPK Periksa Anggota DPRD Tabalong Terkait Kasus Suap Bupati HSU Abdul Wahid

Berikutnya, Wahyuni, swasta; Heri Wahyuni, pensiunan PNS, mantan Plt Kepala BKPP Kabupaten Hulu Sungai Utara; Ratna Dewi Yanti, Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang; Muhammad Mathori, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada BPN Kabupaten Amuntai; Lukman Hakim, swasta; Anshari alias Ahok, swasta; Baihaqi Syazeli, swasta; dan Hidayatul Fitri, swasta.

"Seluruh saksi yang berjumlah 16 hadir semua. Para saksi dikonfirmasi antara lain terkait pengetahuan para saksi tentang adanya dugaan aliran sejumlah dana yang diterima oleh tersangka AW dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPRP Kabupaten HSU," ungkap Ali.

KPK telah mengumumkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada 18 November 2021. 

Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Baca juga: Kasus Suap di HSU Kalsel, KPK Periksa 13 Saksi di Markas Brimob Tabalong

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved