Periksa Anggota DPRD Tabalong, KPK Selisik Aliran Dana dari Kontraktor untuk Abdul Wahid
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik aliran dana dari kontraktor buat Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW).
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Selanjutnya, tersangka Abdul Wahid menyetujui paket plotting tersebut dengan syarat adanya pemberian komitmen fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee, yaitu 10 persen untuk tersangka Abdul Wahid dan 5 persen untuk Maliki.
Adapun, pemberian komitmen fee yang diduga diterima oleh tersangka Abdul Wahid melalui Maliki, yaitu dari Marhaini dan Fachriadi dengan jumlah sekitar Rp500 juta.
Selain melalui perantaraan Maliki, tersangka Abdul Wahid juga diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu pada 2019 sekitar Rp4,6 miliar, pada 2020 sekitar Rp12 miliar, dan pada 2021 sekitar Rp1,8 miliar.
