Mahfud MD: Pengendalian Keamanan Mutlak Dilakukan di Laut Natuna Utara

Pengendalian keamanan di Laut Natuna Utara mutlak dilakukan, menjaga wilayah perbatasan negara adalah tugas seluruh elemen bangsa.

Penulis: Gita Irawan
Tim Humas Kemenko Polhukam RI
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (23/11/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pengendalian keamanan di Laut Natuna Utara mutlak untuk dilakukan.

Selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), ia menegaskan bahwa menjaga wilayah perbatasan negara adalah tugas seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi amanat konstitusi. 

Hal itu disampaikan Mahfud usai bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP melalukan rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (23/11/2021).

"Seluruh wilayah perbatasan negara harus kita amankan, kita pertahankan dan kita bangun dalam rangka terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, termasuk wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI dikutip pada Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Mahfud MD: Satgas BLBI Terima Pembayaran Rp 150 Miliar dari Obligor Sjamsul Nursalim

Mahfud mengingatkan Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara

Untuk itu, kata dia, diperlukan sinergisitas antara Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan. 

"Nawacita Presiden untuk menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari perbatasan telah menjadi pedoman bagi kita selaku aparatur pemerintah, dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang mencakup  pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup," kata Mahfud. 

Baca juga: PKS Minta Pemerintah Perjelas Penanggung Jawab untuk Menjaga Kedaulatan Laut Natuna Utara

Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Sehingga, kata dia, isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol. 

"Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa. Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut, namun demikian, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut," kata Mahfud. 

Ia menambahkan bahwa kepentingan Indonesia mencakup keutuhan wilayah, stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi. 

"Kepentingan keutuhan wilayah terkait kekhawatiran atas klaim nine dash line di Laut China selatan menyentuh klaim Indonesia di wilayah yurisdiksi yang saat ini sedang proses perundingan dengan Vietnam. Dimana konflik tersebut dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia di Laut Natuna Utara dan kawasan, sementara kepentingan ekonomi Indonesia menyangkut hak berdaulat atas sumberdaya alam di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen," kata Mahfud.

Untuk itu ia menekankan, perlu diwaspadai adanya ancaman  kejahatan transnasional yang berpotensi masuk melalui perbatasan negara, dan ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat negara di wilayah yurisdiksi Indonesia. 

"Pengendalian keamanan mutlak dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara melalui peningkatan patroli pengaman laut terpadu dan penguatan kerjasama antar negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan laut dan Kawasan," kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan apresiasi penanganan Covid 19 di wilayah Natuna terutama atas pencapaian vaksinasi yang telah melebihi target. 

Namun demikian Menko mengingatkan agar tetap waspada dan disiplin  menerapkan protokol kesehatan. 

"Tadi saya melihat yang sudah mengikuti vaksinasi sudah melebihi dari target nasional baik di vaksin pertama dan yang kedua, namun jangan lengah, kita harus tetap hati hati dan waspada terhadap Covid-19," kata Mahfud.

Kunjungan Mahfud direncanakan akan berlangsung selama dua hari.

Tidak hanya mengunjungi Ranai yang merupakan Ibu kota Kabupaten Natuna, Mahfud bersama Tito, dan sejumlah pejabat Kementerian dan Lembaga akan mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung yang merupakan wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). 

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved