MUI Dapat Dana Rp10 M dari APBD DKI, Wasekjen PKB Jelaskan Tak Perlu Bentuk Cyber Army
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim jelaskan MUI DKI Jakarta tak perlu bentuk tim siber meski dapat dana hibah dari APBD DKI Rp 10 M
Penulis:
Galuh Widya Wardani
Editor:
Arif Tio Buqi Abdulah
lihat foto
Pembelaan MUI untuk pejabat politik inilah yang kemudian memicu polemik, karena dikhawatirkan akan menjerat MUI masuk ke ranah politik.
Sehingga, dikhawatirkan munculnya penilaian MUI dapat ditunggangi kepentingan politik.
"Ya itu yang kemudian publik termasuk saya tidak habis pikir."
"Tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba MUI Jakarta itu ingin membuat cyber yang ingin melindungi ulama dan Anies Baswedan."
Baca juga: Tak Hanya Permasalahan Terorisme, MUI Minta Pemerintah Fokus Berantas KKN Sampai ke Akarnya
"Kalau melindungi ulama kita kira tidak ada perdebatan apapun, karena MUI adalah organisasi ulama."
"Tapi ketika bicara ingin melindungi Anies Baswedan dari buzzer, itu kan menjadi penting (untuk dipertanyakan)," kata Adi dalam wawancara online yang disiarkan Metro Tv, Senin (22/11/2021).
Menurut Adi, MUI seharusnya menyampaikan persoalan yang lebih berguna untuk masyarakat luas.
Jikapun ingin berbicara politik, MUI seharusnya menyampaikan bagaimana tindakan dan akhlak baik yang harus dimiliki para elit.
"Kenapa tiba-tiba MUI berbicara tentang politik, kenapa tiba-tiba bicara tentang Anies ini sukses ataupun tidak dan untuk disampaikan ke publik."
"Mestinya yang disampaikan MUI ke publik itu adalah bagaimana menjaga akhlak politik itu ya para elit-elit itu dengan himbauan-himbauan dan Fatwanya."
"(Atau) bagaimana di Jakarta misalnya membentengi fenomena muslim tanpa masjid."
"Apalagi sekarang banyak orang yang belajar agama melalui medsos. Sehingga (kemungkinan) pemahaman keagamaan mereka agak sedikit melenceng dari paham paham keagamaan yang moderat dan lurus."
"Mestinya di situ yang harus difokuskan MUI. Mau Anies hebat. Anies buruk atau dikritik orang itu bukan urusan MUI," jelas Adi.
Adi menyebut, sebenarnya untuk membela ulama sah-sah saja karena memang dan fungsi MUI.
Baca juga: Ketua MUI Temui Mahfud MD Bahas Soal Penangkapan Terduga Teroris, Ini yang Disampaikan
Tetapi kalau untuk membela pejabat publik, apalagi hanya membela ke salah satu orang saja, publik pastinya akan mempertanyakan, bahkan dapat memunculkan polemik.
