Breaking News:

Dukungan untuk Jaksa Agung Terapkan Hukuman Mati Koruptor, Gus Peyek: Ini Sangat Berani dan Tegas

Usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi disambut positif oleh Gus Peyek.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Endra Kurniawan
KOMPAS/RIZA FATHONI
Gambar mural soal korupsi - Gus Peyek dukung usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi disambut positif kalangan ulama, salah satunya dari ulama kultural Gus Peyek.

Pengasuh Pondok Pesantren Pancawarna Sidoarjo, Jawa Timur ini mengatakan, usulan Jaksa Agung itu mewakili keresahan masyarakat terhadap masih maraknya korupsi yang merenggut rasa keadilan dan kemanusiaan.

“Korupsi itu termasuk salah satu kejahatan luar biasa, maka wajar jika pelakunya dihukum mati. Apalagi jika dia melakukan korupsi di saat negara sedang menghadapi bencana seperti pandemi Covid-19,” katanya, Kamis (25/11/2021).

Kyai milenial NU ini mengatakan usulan Jaksa Agung Burhanuddin untuk mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor perlu didukung semua pihak, termasuk instansi/lembaga negara lainnya seperti KPK, TNI, Polri, pengadilan, dan DPR RI.

Baca juga: Komisi III DPR Dukung Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor, Tapi Harus Sesuai Mekanisme

“Saya menilai usulan Jaksa Agung ini sangat berani dan tegas, selain tetap berlandaskan hati nurani yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Koruptor itu penjahat kemanusiaan, musuh bersama yang harus ditumpas,” tegasnya.

Gus Peyek mengatakan hukuman mati justru perlu diterapkan untuk pelaku kejahatan luar biasa lainnya, seperti bandar besar narkotika dan pembunuhan berencana yang keji.

“Penerapan hukuman mati bagi koruptor bertujuan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tentunya dengan tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku dan HAM,” ujarnya.

Penerapan hukuman mati selama ini lebih banyak diterapkan dalam kasus narkotika.

Pada tahun 2014, misalnya, Kejaksaan Agung pernah menangani eksekusi hukuman mati kasus narkotika terhadap enam terpidana mati.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved