Dua Presiden Buruh Minta Aksi Unjuk Rasa Tak Disertai Kekerasan, Harus Damai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua presiden buruh di Indonesia meminta aksi unjuk rasa atau demonstrasi tidak disertai kerusuhan, seperti terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 di beberapa daerah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan, komitmennya mendukung Polri dalam menegakkan hukum, khususnya terkait aksi pembakaran fasilitas umum, Gedung DPRD, dan berbagai sarana publik lainnya.

"Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran Gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya. Untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum," kata Andi Gani, di Jakarta, Minggu (14/9/2025).

Namun, Andi Gani meminta agar pengunjuk rasa yang tertangkap tapi tidak terlibat dalam aksi pembakaran atau perusakan fasilitas publik dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan restorative justice. 

Lebih lanjut Andi Gani menegaskan bahwa pihaknya akan berada di garis terdepan untuk mempertahankan supremasi sipil sebagai amanah reformasi.

Supremasi sipil merupakan konsep fundamental yang menegaskan kekuasaan tertinggi dipegang pemimpin sipil terpilih, sedangkan militer bertindak sebagai alat pertahanan yang tunduk pada kebijakan sipil.

Hal senada disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan sikapnya menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

"Boleh berdemonstrasi, tapi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan," tegas Iqbal. 

Iqbal juga menyoroti isu reformasi di tubuh Polri yang belakangan ramai diperbincangkan. 

Menurutnya, langkah perbaikan lembaga kepolisian memang perlu dilakukan.

Namun, ia mengingatkan agar upaya tersebut tidak diarahkan untuk menyerang atau membidik Kapolri, apalagi jika ada agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pimpinan Polri.

"Terlihat ada yang ingin menyerang institusi Kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan ketertiban yang berwibawa, Kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan Presiden Prabowo Subianto," katanya. 

Iqbal menuturkan, pada kejadian aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Kapolri bersama Panglima TNI mampu mengendalikan situasi dengan baik. 

"Hal ini membuktikan kinerja TNI-Polri sangat sinergi dalam menciptakan kedamaian," ujarnya. 

Iqbal juga membantah isu yang menyebut adanya Surpres (Surat Presiden) untuk mengganti Kapolri.