Gejolak di Partai Demokrat
Kubu Moeldoko Akan Konfirmasi ke Panglima TNI tentang Pernyataan AHY
Rahmad tidak menyangka dan percaya, sebab TNI harus netral dan tidak boleh masuk dalam arena politik praktis.
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Moeldoko menilai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah melakukan pelecehan terhadap penegak hukum di Indonesia.
Lantaran telah serta merta menuding Moeldoko berupaya membeli hukum dalam tujuan menjadi pemimpin Partai Demokrat.
“Itu (tudingan membeli hukum -red) pelecehan terhadap penegak hukum di Indonesia,” kata Juru Bicara Moeldoko untuk Partai Demokrat, M Rahmad, dalam keterangannya, Rabu (24/11/2021).
Seharusnya, kata M Rahmad, AHY tidak semena-mena merendahkan para penegak hukum bahwa mereka bisa dibeli.
Baca juga: AHY dan Ibas Sepakat Lakukan Upaya Terbaik untuk Kesembuhan SBY
“Pertanyaan kami kepada AHY, hukum mana yang bisa dibeli dan siapa yang bisa dibeli?” tanya Rahmad.
“Jangan AHY merendahkan para penegak hukum bahwa mereka bisa dibeli," sambungnya.
Dalam keterangannya, Rahmad lebih lanjut juga meminta AHY mengungkap siapa petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disebut rajin memberi masukkan kepadanya bahwa hukum bisa dibeli.
Rahmad tidak menyangka dan percaya, sebab TNI harus netral dan tidak boleh masuk dalam arena politik praktis.
“Siapa petinggi TNI yang rajin memberi masukan ke AHY bahwa hukum itu bisa dibeli? Sejak kapan TNI aktif punya selera untuk masuk dalam arena politik praktis?” tanya Rahmad.
Jika memang demikian, Rahmad sebagai bagian dari kelompok Moeldoko mengatakan akan melakukan konfirmasi ke Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Baca juga: AHY: Moeldoko Tak Akan Berhenti Sampai Keinginannya Tercapai Termasuk Upaya Membeli Hukum
Sebab jika yang disebutkan AHY sebuah kebenaran itu berarti TNI berada dalam kondisi kritis dan membahayakan keamanan negara.
“Kami justru ingin minta konfirmasi ke Panglima TNI, apakah benar petinggi TNI rajin memberi masukan kepada AHY dan Demokrat?” ujar Rahmad.
“Jika benar, maka TNI berada dalam kondisi kritis dan membahayakan keamanan negara," tambahnya.
Ia pun meminta AHY meminta maaf kepada sejumlah pihak, mulai Jokowi hingga Moeldoko.
"Oleh karena itu, jika AHY mulai sadar untuk menghormati dan menghargai orang tua, mulai lah menyicil untuk minta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Presiden RI ke-5, Ibu Megawati Soekarno Putri, kepada Kepala Staf Presiden Bpk Jend. (Purn) Moeldoko," katanya.
Baca juga: AHY Bersyukur Gugatan Moeldoko Ditolak PTUN Jakarta, Sebut Kemenangan Rakyat Indonesia
