Breaking News:

KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bintan Apri Sujadi dan Pengaturan Izin Kuota Rokok dan Miras

(KPK) mendalami aliran uang yang diterima Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi (AS) dari pihak yang mendapatkan izin kuota rokok dan minuman keras (mira

Tribunnews/Irwan Rismawan
Bupati Bintan, Apri Sujadi mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/8/2021). KPK menahan Bupati Bintan periode 2016-2021, Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Mohd Saleh H Umar terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang yang diterima Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi (AS) dari pihak yang mendapatkan izin kuota rokok dan minuman keras (miras) di BP Bintan.

Pendalaman materi ini ditelusuri penyidik lewat Rizki Bintani, Kasubag Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Kabupaten Bintan/ajudan Bupati Bintan periode 2016-2021; serta Norman selaku pihak swasta, Jumat (26/11/2021).

Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan tahun 2016-2018.

"Kedua saksi hadir dan tim penyidik mendalami pengetahuan keduanya terkait dengan dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka AS dan pihak terkaitnya baik sebelum diberikannya izin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan hingga terbitnya izin dimaksud," ungkap Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (27/11/2021).

Sehari sebelumnya, Kamis (25/11/2021), KPK memeriksa Apri Sujadi sebagai tersangka.

Kepada Apri, penyidik mengonfirmasi ihwal barang bukti berupa beberapa dokumen perizinan kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan.

"Dikonfirmasi antara lain terkait barang bukti berupa beberapa dokumen perizinan kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan yang diduga telah diatur siapa saja yang akan di mendapatkan izin kuota dimaksud," beber Ali.

KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi bersama Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Mohd Saleh Umar sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Apri pada 17 Februari 2016 dilantik menjadi Bupati Bintan yang secara ex-officio menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan.

Baca juga: KPK Telusuri Uang ke Bupati Apri Sujadi dari Penerbitan Izin Kuota Rokok dan Minol di BP Bintan

Selanjutnya, awal Juni 2016, bertempat di salah satu hotel di Batam, Apri memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan dan dalam pertemuan tersebut diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh Apri dari para pengusaha rokok yang hadir.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved