Presidential Threshold
Nawawi Pomolango: Omongan Firli Bahuri Soal Presidential Threshold Bukan Hasil Kajian KPK
Nawawi Pomolango menyebut pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal presidential threshold merupakan pendapat pribadi.
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Adi Suhendi
Sebab, biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional.
Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia.
Dengan keterbukaan, kata Firli, seharusnya tidak ada lagi celah untuk korupsi ataupun transaksional di ruang gelap yang kelam dan saat malam gelap gulita.
"Maknanya apa? Maknanya kita setelah tertutup seharusnya semuanya transparan, semuanya akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak perlu adanya politik yang mahal, tidak perlu," katanya.