Partai Gerindra Beri Respons Banyaknya Deklarasi Pasangan Prabowo yang Muncul di Publik

TRIBUNNEWS.COM - Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menanggapi beberapa deklarasi yang muncul dari para relawan soal pencalonan Prabowo Subianto di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Diketahui banyak deklarasi ditujukan pada sejumlah tokoh politik untuk menjadi pasangan Prabowo.

Seperti Prabowo-Puan Maharani, Prabowo-Ridwan Kamil, serta yang terbaru Prabowo-Jokowi.

Muzani menyebut pada prinsipnya Partai Gerindra terbuka untuk menjalin komunikasi politik dengan partai manapun dan dengan tokoh politik siapapun.

Baca juga: Jawaban Gerindra Jika Jokowi Jadi Wakil Prabowo, Tanggapi Deklarasi Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024

Kendati demikian, pihaknya juga akan mendengarkan keinginan dan harapan para relawan.

"Saya kira itu, adapun keinginan-keinginan masyarakat dengan berbagai macam deklarasi, ada yang menginginkan Prabowo-Puan, Prabowo-Emil maupun Prabowo-Jokowi."

"Menurut kami, itu semua yang diinginkan masyarakat akan kami aplikasikan, semuanya akan kami dengar dan kami catat sebagai sebuah harapan."

"Tetapi sekali lagi, tahun 2022 sudah masuk tahun politik."

"Kami akan terus berkomunikasi dengan semua partai politik, semua tokoh," kata Muzani, Minggu (16/1/2022) dikutip dari Kompas Tv.

Baca juga: Petinggi Gerindra Mengaku Tak Kenal Sekber yang Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Jokowi

Waketum Gerindra Jawab Kabar Deklarasi Prabowo-Jokowi

Partai Gerindra tanggapi soal munculnya deklarasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang disandingkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Pihak Partai Gerindra menyebut hingga saat ini belum ada penetapan siapa bakal calon pasangan Prabowo dalam Pilpres.

Fokus pekerjaan saat ini adalah bagiamana cara memaksimalkan kinerja Probowo menjadi Menhan di kabinet Jokowi- Ma'ruf Amin.

Baca juga: Sekber Dorong Prabowo Capres & Jokowi Wapres di Pilpres 2024, Apa Kata Gerindra, Pengamat & Pakar?

Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman dalam konfirmasi virtualnya, Minggu (16/1/2022).

"Kami sendiri lebih memilih memaksimalkan kerja Pak Prabowo sebagai Menhan di kabinet Jokowi."

"Soal penentuan siapa cawapres Prabowo sepertinya baru bisa jelas menjelang tahun 2024," terang Habiburokhman dikutip dari Kompas Tv.

Pendeklarasian ini menurut Habiburokhman terkesan buru-buru.

Meski demikian pihaknya tak bisa melarang orang menyampaikan aspirasi politiknya.

Baca juga: Waketum Gerindra Mengaku Tak Mengenal Sekber yang Mendeklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Jokowi

"Kami tidak tahu siapa orang-orang yang mendeklarasikan gerakan tersebut."

"Tapi kami tentu tidak bisa melarang orang menyampaikan aspirasi politiknya."

"Apapun bentuk aspirasi itu selama konstitusional ya silakan saja," jelas Habiburokhman.

Sekali lagi, demi menyikapi kabar simpang siur terkait deklarasi Prabowo-Jokowi, Habiburokhman menyatakan bahwa saat ini pihak Partai Gerindra belum menetapan siapa pasangan Prabowo.

"Ini karena kami harus mencermati dinamika politik yang terjadi (terlebih dahulu hingga menjelang tahun 2024)," sambung Habiburokhman.

Baca juga: Temui Ketua Baleg DPR, Partai Buruh Desak Pembahasan UU Cipta Kerja Dihentikan

Yang terpenting saat ini adalah konsisten membangun komunikasi dengan berbagai partai maupun tokoh politik tanah air.

Pendeklarasian Prabowo-Jokowi

Mengutip Tribunnews.com, Minggu (16/1/2022) sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan kelompok Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi, telah mendeklarasikan dukungan kepada dua tokoh tersebut.

"Kami dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden, dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden (cawapres), sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, Gisel Italiane dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/1/2022).

Menurut Gisel beserta para relawan lainnya, kepemimpinan Jokowi pada periode kedua telah memberikan kemajuan bagi Indonesia.

Terlebih, Jokowi dianggap telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan dengan merekrut Prabowo di pemerintahan periode kedua.

Sehingga stabilitas politik, baik dalam pemerintahan maupun parlemen, tercipta.

Baca juga: Elektabilitas Dedi Mulyadi Kalahkan Airlangga Versi Lembaga Survei, Ini Kata Partai Golkar

Oleh karena itu, Sekber Prabowo-Jokowo menyampaikan pencalonan kedua tokoh ini perlu dilakukan.

Menurut Gisel, pemulihan perekonomian pascapandemi perlu terus dikawal.

Belum lagi tentang adanya rencana pembangunan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara.

Sehingga bersama dengan Prabowo, Jokowi dinilai dapat melanjutkan kerja-kerjanya melalui Kabinet Indonesia Maju Jilid II di 2024.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Berita terkait Bursa Capres