Pengamat Nilai Usulan Jokowi Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024 Cenderung 'Merendahkan' Presiden

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno ikut berkomentar soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadikan cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam gelaran Pilpres 2024.

Usulan tersebut dicetuskan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi pada Sabtu (15/1/2022) lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, usulan tersebut dapat 'merendahkan' sang presiden.

Sebab, Jokowi enggan menjabat kembali sebagai presiden untuk ketiga kalinya, apalagi menjadi wakil presiden.

"Itu tentu lucu-lucuan politik karena secara tidak langsung "merendahkan" Jokowi yang saat ini sudah dua periode jadi presiden masa dipasangkan jadi cawapres."

"Jadi capres saja tidak mau untuk ketiga kali, kan itu logika berpikirnya," kata Adi, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Senin (17/1/2022).

Di sisi lain, pilihan Jokowi untuk Pilpres 2024 sebenarnya sangat ditunggu oleh masyarakat.

Sebab, dalam survei, ada masyarakat yang akan mengikuti pilihan yang dipilih sang presiden.

"Kedua ada variabel jokowi yang sebenarnya ditunggu oleh publik, bahwa siapaun yang maju di 2024, Jokowi adalah orang yang paling ditunggu restu politiknya ke siapa."

"Makanya kemudian banyak dalam hal muncul dalam survei yang kita lakukan, publik cenderung ingin mengikuti siapa calon yang diusung oleh Jokowi itu persentasenya 39 persen," tambah Adi.

Lantas, bagaimana tanggapan Partai Gerindra dan PDIP menanggapi usulan tersebut?

Baca juga: Usulan Sekber Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024, Golkar: Taati UU Terkait Pencapresan

Berikut tanggapan selengkapnya dari Gerindra dan PDIP soal usulan Jokowi menjadi cawapres Prabowo pada Pilres 2024:

Gerindra Nilai Dinamika Jelang 2024

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco menilai, usul menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo merupakan dinamika menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Dasco mengatakan, usul menduetkan Prabowo-Jokowi adalah bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang.