Bursa Capres
Pengamat Nilai Usulan Jokowi Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024 Cenderung 'Merendahkan' Presiden
Berikut pendapat Gerindra, PDIP hingga Pengamat politik soal usulan Jokowi jadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024.
Penulis:
Inza Maliana
Editor:
Miftah
lihat foto
"Ya namanya pasang memasangkan itu kan dinamika di masyarakat, menyatakan hak dan pendapat itu dijamin undang-undang ya."
"Kita nikmati saja sebagai dinamika menjelang 2024," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022), dikutip dari Kompas.com.
Kendati demikian, Dasco menyebutkan, partainya tidak bisa menyatakan sikap terkait usul menduetkan Prabowo-Jokowi karena itu adalah dinamika di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, partainya memiliki forum tersendiri untuk memutuskan pencalonan presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
"Toh kan pilpres masih 2024, kita dari Partai Gerindra juga masih memetakan, baik untuk koalisi partai maupun capres-cawapres," ujar Dasco.
PDIP Nilai Aspek Lucu-lucuan Jelang 2024
Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono ikut menanggapi adanya dekralasi kelompok bernama Sekretariat Bersama (Sekber) yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Joko Widodo (Jokowi) untuk maju pada Pilpres 2024.
Menurut Nusyirwan, kemunculan dukungan tersebut merupakan kreatifitas dari politik yang semakin berkembang.
Ia menyebut, deklarasi tersebut merupakan aspek lucu-lucuan politik yang muncul menjelang Pilpres 2024.
"Karena waktunya masih lama, 2 tahun lebih, maka kreatifitas politik tampaknya semakin berkembang sampai aspek lucu-lucuan politik bisa muncul," kata Nusyirwan, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Senin (17/1/2022).
Nusyirwan menuturkan, dalam politik, tentu ada kepatutan dan etika yang menjadi pertimbangan dalam menentukan capres dan cawapres.
"Termasuk politik, tentu ada kepatutan dan etika, tinjauan itu tentunya menjadi pegangan kita," ungkapnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sikap PDIP berpolitik ini sesuai dengan rule of the game, yaitu konstitusi, Undang-Undang Dasar yang mengikat semuanya.
"Konstitusi telah menegaskan bagaimana presiden itu memegang jabatan selama 2 periode dan itulah yang nenjadi hukum dasar kita yang kita taati bersama-sama," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/1/2022), dilansir Tribunnews.
Hasto menambahkan, keseluruhan dinamika politik merupakan wajar dan sah-sah saja di dalam negara demokrasi.
