Soal Pembangunan IKN Nusantara, Kepala BIN Sebut Keberanian Menjawab Sejarah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menyebut keputusan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan langkah yang tergesa-gesa.

Menurut dia, rencana tersebut sudah dikemukakan Bung Karno dan terus menjadi wacara di era presiden setelahnya.

Saat Presiden Jokowi memutuskannya menjadi program konkret, itu karena kepemimpinan nasional saat ini menyelami benar gagasan itu dan berani menjalankannya sebagai panggilan sejarah.

Menurut Budi Gunawan program pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus dimaknai sebagai keputusan besar yang diambil Bangsa Indonesia untuk menggeser landasan kemajuannya dari cara pandang Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

“Selama ini, karena perjalanan sejarah, orientasi pusat pertumbuhan bertumpu hanya di Jawa. Tapi karena tuntutan sejarah pula, sekarang kita mengadopsi cara pandang Indonesia sentris sebagai landasan pembangunan, demi pemerataan, keadilan dan kesejahteraan untuk semua,” ujar Budi Gunawan, Selasa (1/3/2022).

Perjalanan Bangsa Indonesia, lanjutnya, sudah sampai ke titik di mana cara pandang Indonesia sentris itu menjadi keniscayaan.

Baca juga: Gabungan Ormas Dayak se- Kalimantan Keluarkan Petisi Terkait IKN, Ini Isinya

Ini yang ditangkap dengan baik oleh Presiden Jokowi dan disambut baik para wakil rakyat dengan menjadikannya produk perundang-undangan di DPR.

“Jadi, ini bukan keputusan tergesa-gesa, melainkan ujung dari evolusi sebuah gagasan yang diwujudkan sebagai sebuah keputusan," katanya.

Menurut Budi Gunawan, sebelum benar-benar diputuskan, gagasan pemindahan ibu kota negara telah melewati sejumlah kajian dan penelitian, baik dari aspek geografis, sosiokultural, ekonomi, maupun ketahanan dan keamanan.

"Dari segala aspek tersebut, paradigma Indonesia sentris yang diwujudkan dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan ini diyakini akan membawa Indonesia menjadi Bangsa yang lebih kuat dan maju,” katanya.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI dan Mabes Polri

Pemikiran senada dikemukakan mantan Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof DR der Soz Gumilar Rusliwa Somantri.

Menurut guru besar Sosiologi Perkotaan dan Pedesaan UI ini, langkah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan keputusan historis.

“Selama ini, kebijakan pembangunan Indonesia terkesan Jawa sentris. Hal ini sudah menjadi beban bagi Bangsa ini dalam kurun yang sangat panjang. Keberanian Presiden Jokowi dan para wakil rakyat di DPR untuk menggeser orientasi itu harus kita beri apresiasi,” ujar Gumilar Rusliwa Somantri di Balikpapan.

Gumilar Rusliwa Somantri memaparkan pemikirannya sebagai pembicara dalam acara Musyawarah Wilayah Halaqah BEM Pesantren Se-Kalimantan di Hotel Binakutai, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, menurut Profesor Gumilar, beban sejarah Jawa sentris tersebut tidak bisa diartikan semata dari aspek fisik, bahwa Jakarta sudah terlalu padat atau terlalu macet.