Di Hadapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, KPK Sebut Tak Ingin Dianggap Hantu Pengganggu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK KBJB). 

Program Penyuluh Antikorupsi adalah upaya KPK untuk memastikan seluruh elemen masyarakat memiliki kompetensi dalam melakukan pendidikan antikorupsi secara efektif.

Acara pengukuhan yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Se-Jawa Barat, dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, Perwakilan Inspektur Khusus Irjen Kemendagri Teguh Narutomo, dan Perwakilan BPKP Jawa Barat, Kamis (10/3/2022).

Dalam sambutannya, Nawawi mengatakan, dengan adannya penyuluh antikorupsi, pendidikan antikorupsi bisa diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien di kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah. 

Ia juga menyebut penyuluh antikorupsi sebagai agen perubahan.

“Kita semua paham korupsi itu disebabkan kurangnya integritas. Mari kita bersama-sama terus bekerja dalam membangun agen-agen perubahan, agen-agen berintegritas demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi,” kata Nawawi dalam keterangannya, Jumat (11/3/2022). 

“Bapak dan Ibu penyuluh antikorupsi adalah mitra strategis KPK dalam upaya bersama memberantas korupsi, terutama dalam bidang edukasi. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas,” tambahnya.

Baca juga: Eks Pegawai Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewas Terkait SMS Blast

KPK juga telah menyelenggarakan sertifikasi penyuluh antikorupsi, untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dalam melakukan pendidikan antikorupsi secara efektif. 

Sertifikasi itu dilakukan dengan mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi KPK (LSP KPK) sektor Antikorupsi pada tahun 2017, yang telah dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Berdasarkan data KPK, ada 2.047 orang Penyuluh Antikorupsi dan 228 Ahli Pembangun Integritas, sampai dengan Desember 2021. 

Mereka terdiri dari lintas profesi, lembaga, organisasi dan daerah dari 34 Provinsi seluruh Indonesia. 

Adapun Penyuluh Antikorupsi yang berdomisili di Jawa Barat sebanyak 343 orang.

Sementara Forum Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK KBJB) adalah forum ketujuh dari 34 forum PAKSI Provinsi se-Indonesia yang telah dikukuhkan oleh Kepala Daerahnya.

Baca juga: Berkas Dinyatakan Lengkap KPK, Tersangka Penyuap Bupati Penajam Paser Utara Segera Diadili

Nawawi berharap, adanya para penyuluh antikorupsi di lingkungan pemprov dan pemda di seluruh Jabar, bisa meningkatkan Indeks Integritas wilayah Jabar yang masih rendah.