Selasa, 2 September 2025

Soroti Harga Gabah yang Anjlok Jelag Panen Raya, DPR Minta Pemerintah Beri Solusinya

Anjloknya harga gabah di tingkat petani turut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan

Editor: Daryono
TRIBUNNEWS/Jeprima
Petani saat memanen padi di area persawahan Desa Cibunar, Bogor, Jawa Barat,? Senin (13/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Meningkat dari tahun lalu yang dirilis Badan Pusat Statistik mencatat produksi padi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) yang jika dikonversi menjadi beras sebesar 31,33 juta ton. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM - Anjloknya harga gabah di tingkat petani turut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan.

Johan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah padahal menjelang panen raya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menangani hal ini.

Yakni dengan cara memberikan perlindungan harga gabah yang dapat menguntungkan petani.

“Saya minta pemerintah dapat memastikan harga gabah di lapangan sesuai dengan harapan petani agar petani mendapat keuntungan."

"Tolong berikan perlindungan kepada petani melalui perlindungan harga gabah, sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan petani,” tegas Johan dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (13/3/2022).

Baca juga: Perum Bulog Jamin Stok Beras Aman Sampai Lebaran Mendatang

Baca juga: Karang Taruna di Kota Tangerang Gelar Donor Darah Berhadiah Minyak Goreng dan Beras

Pasalnya kebijakan yang diatur pemerintah ternyata belum bisa membuat petani meraih keuntungan akibat harga gabah selalu anjlok ketika masa panen raya

Johan mengaku, telah banyak menerima keluhan dan aspirasi dari petani soal penurunan harga gabah ini.

Banyak petani merasa khawatir dan bingung akibat harga sudah anjlok sebelum mereka panen.

“Situasi ini harus jadi perhatian pemerintah, jangan biarkan petani tidak berdaya Ketika mereka panen, pemerintah harus hadir melindungi petani dengan kebijakan perlindungan harga gabah,” ucap Johan.

Sehingga, menurutnya harus ada evaluasi kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) untuk gabah baik GKP (Harga Kering Panen) atau GKG (Harga Kering Giling), sudah seberapa jauh mampu memberi perlindungan kepada petani.

"Sebab kebijakan tersebut seringkali tidak menjadi referensi harga terendah bagi pelaku pasar,” lanjut Johan.

Baca juga: Karang Taruna di Kota Tangerang Gelar Donor Darah Berhadiah Minyak Goreng dan Beras

“Saya minta pemerintah terus mengkaji struktur pasar dari komoditas gabah dan komoditas beras.

Wapres: Pastikan Distribusi Lancar

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi untuk memastikan distribusi komoditas pangan berjalan dengan lacar.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan