Ridwan Kamil Bicara Soal Penduduk IKN Nusantara: Kalau Hanya Mengandalkan PNS, Pasti Sangat Sepi

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bicara soal tantangan terbesar dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Tentunya tantangan terbesar membangun kota itu, siapa yang mau tinggal di sini. Itu harus dipikirkan juga," kata Ridwan Kamil dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/3/2022).

Dia mengatakan tidak mungkin jika IKN hanya mengandalkan pegawai negeri.

"Kalau hanya mengandalkan populasi PNS, kotanya pasti sangat sepi," kata dia.

Jika IKN Nusantara bisa mewujudukan fasilitas yang juga bisa dinikmati warga non-PNS, Ridwan Kamil menyebut kota tersebut berhasil.

Dia juga bicara soal sejarah seluruh kota dunia dibentuk melalui visi yang memakan waktu tidak sebentar.

Bahkan, pembangunan dari visi soal kota tersebut bisa saja menghabiskan waktu belasan tahun.

Baca juga: Aksi Menteri Basuki Hadimuljono Jadi Fotografer Saat Proses Penyatuan Tanah dan Air di IKN Nusantara

"Kalau di bawah 10 tahun tidak realistis, ada yang 100 tahun, jadi butuh waktu. Jadi masyarakat jangan terlalu expect gitu ya, dalam hitungan 3-5 tahun tiba-tiba sudah beres, jadi saya kira sejarah kota-kota dunia juga nggak begitu," ujar Ridwan.

"Saya kira di luar IKN, kita berharap ini jadi kebanggaan. Jadi kita doakan prosesnya lancar, inovasi, jadi yang terdengar adalah hal-hal positif dan membanggakan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin, (14/3/2022).

Tanah dan air berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang dibawa oleh para Gubernur serta perwakilannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan kesempatan pertama menyerahkan air dan tanah kepada Presiden untuk dimasukan ke dalam kendi Nusantara disatukan dengan air dan tanah dari daerah lainnya.

Baca juga: SOSOK 6 Gubernur yang Tak Hadir dalam Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di IKN, Ini Alasan Mereka

Setelah Anies, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Y Derek Hagemu menyerahkan tanah dan air dari wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Mayoritas gubernur hadir menyerahkan langsung air dan tanah kepada presiden.

Tercatat beberapa daerah gubernurnya tidak hadir dan hanya diwakilkan.

Selain Papua, daerah yang gubernurnya tidak hadir yakni Bali, Banten, Bangka Belitung, dan Gorontalo.

Sejumlah pejabat tampak hadir dalam prosesi tersebut diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: 34 Gubernur Diminta Bawa Tanah-Air ke IKN, Khofifah Bawa Tanah Majapahit, Air Diambil dari 7 Sumber

Kemudian Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Selain itu hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, Sultan Adji Muhammad Arifin.

Sebelumnya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa prosesi penyatuan tanah dan air merupakan simbol betapa besarnya Indonesia. Kearifan lokal yang berbeda-beda tersebut dituangkan menjadi satu di IKN.

"Kenapa tanah dan air? Tentunya adalah kita adalah negara Nusantara yang dari ujung Aceh sampai Papua dan kearifan lokal itu berbeda-beda, dituangkan di dalam sebuah simbolis tanah dan simbolis air dijadikan satu menjadi kalimat Tanah Air. Kira-kira seperti itu. Para gubernur sudah melakukan prosesi itu di masing-masing tempatnya dan puncaknya nanti besok bersama Bapak Presiden," kata Heru, Minggu (13/3/2022) malam.