Luhut Pandjaitan Vs Haris Azhar

Haris Azhar dan Fatia Ditetapkan Tersangka, Begini Komentar Ketua Umum Prima

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyesalkan adanya penetapan tersangka kepada Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia.

Tribunnews.com/Fandi Permana
Aktivitas Hak Asasi Manusia dan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (22/11/2021) untuk menghadiri pemeriksaan terkait mediasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus pencemaran nama baik. 

Laporan Wartawan TribunSolo, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyesalkan adanya penetapan tersangka kepada Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti

Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono menilai, kriminalisasi terhadap kedua aktivis HAM itu merupakan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. 

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Kasus ini dimulai dari unggahan video di kanal Youtube Haris Azhar yang mengungkapkan hasil riset terkait dugaan adanya keterlibatan Menko Marves dalam bisnis tambang dan operasi militer di Papua.

Menurut Agus Jabo, sebagai pejabat negara yang mendapatkan kritik dari masyarakat, respon yang dilakukan oleh Menko Marves seharusnya adalah memberi penjelasan kepada publik. 

“Apalagi kritik itu berasal dari hasil riset, jika dugaan itu salah, tunjukkan saja ke publik bahwa tuduhan itu tidak terbukti,” ujar Agus Jabo, dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022). 

Agus Jabo mengungkapkan, bangsa Indonesia saat ini memang sedang dalam cengkeraman oligarki. 

Sistem ekonomi politik hanya dikendalikan oleh segelintir orang super kaya yang memiliki kekuatan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga: Polda Metro Tolak Laporan Balik Haris Azhar Cs, Tim Kuasa Hukum: Alasan Tidak Jelas, Dibuat-buat

“Segelintir orang super power mengatur jalannya pemerintahan untuk kepentingan kelompoknya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat biasa,” katanya. 

Ia menyampaikan, kasus ini patut ditelusuri lebih jauh oleh lembaga yang berwenang. 

Sebab, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih seperti yang terus digembar gemborkan Presiden Joko Widodo, hal yang patut untuk dihindari adalah adanya konflik kepentingan antara pejabat negara dengan bisnis yang sedang digelutinya. 

Beberapa waktu yang lalu, PRIMA juga melaporkan Menko Marves kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam bisnis Tes PCR. 

“Agenda mewujudkan masyarakat adil dan makmur tidak akan mungkin terwujud kalau pemerintahan tidak bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tutupnya.

Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved