Jokowi Undang Putin dan Zelensky Hadiri KTT G20, Anggota DPR Fraksi Golkar Beri Dukungan

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali pada November 2022 mendatang.

Menurutnya, Indonesia siap berkontribusi untuk  mengupayakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono mendukung sikap yang diambil Jokowi.

Dave menilai langkah Jokowi mengundang presiden Zelensky dan Putin adalah hal yang tepat untuk mempercepat proses perdamaian.

Baca juga: AS Menentang Undangan Jokowi untuk Putin Hadir di KTT G20: Rusia Tidak Harus Jadi Bagian dari KTT

“Sikap presiden Jokowi untuk tetap mengundang Presiden Putin dan berencana mengundang Presiden Zelensky itu adalah sikap yang negarawan dan itu juga akan mempercepat proses perdamaian."

"Dan juga menstabilkan kondisi dunia, dan ini yang harus kita acungkan jempol dan kita harap negara-negara Barat bisa berbesar hati dan duduk bersama-sama mencari perdamaian,” katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (1/5/2022).

Lebih lanjut, Dave mengungkapkan, sikap Presiden Jokowi ini harus didukung untuk mejunjung tinggi perdamaian.

“Memang bukan posisi kita untuk mendorong perdamaian, akan tetapi forum yang sudah disepakati oleh sejumlah negara, jangan sampai gagal hanya karena keegosian beberapa negara-negara barat yang ingin mendorong sikap kebijakan luar negeri mereka.”

“Maka itu, sikap Presiden Jokowi ini harus kita dukung dan diharapkan semua pihak ini bisa berbesar hati untuk menjunjung tinggi perdamaian,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara terkait persiapan KTT G20 di Bali.

Termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Menurut Jokowi, Vladimir Putin akan menghadiri konferensi KTT G20 meskipun masih ada tekanan dari negara-negara barat terhadap Indonesia untuk menolak kehadiran Rusia.

“Sebagai pemegang mandat presidensi G20 tahun 2022, dalam dua bulan terakhir saya telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara-negara dan juga Sekjen PBB tentang persiapan KTT G20 yang akan digelar di Bali pada bulan November 2022.”

“Juga, berdiskusi lewat telepon mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk di antaranya soal perang Rusia-Ukraina,” tuturnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Langkah Diplomatik Presiden Jokowi Pertahankan Keutuhan G20 Tuai Apresiasi

Presiden juga berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Rabu (27/4/2022) sore dan menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (28/4/2022) malam.

“Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia,” jelas Jokowi saat menyampaikan keterangan pers terkait Presidensi G20 Indonesia secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (29/4/2022).

Namun, Jokowi menegaskan, sesuai amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia, melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain.

Presiden pun menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Ia berharap, agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat di kedepankan.

“Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia.”

“Dan, kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang memengaruhi saat ini, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19 dan yang kedua perang di Ukraina,” ucap Jokowi.

Untuk itu, Jokowi mengundang Presiden Zelenskyy Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir dalam KTT G20.

Jokowi menyebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan menyatakan akan hadir.

Duta Besar Uni Eropa Minta Indonesia untuk Tekan Rusia agar Hentikan Perang di Ukraina

Diberitakan Tribunnews.com, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket meminta Indonesia untuk menekan Rusia agar menghentikan perang terhadap Ukraina.

Apalagi, menurutnya, Indonesia dapat menggunakan Presidensi G20 untuk melakukan hal tersebut.

“Kami berharap agar indonesia menggunakan pengaruhnya sebagai Presidensi G20 untuk memberikan tekanan pada Rusia agar menghentikan perang terhadap Ukraina,” katanya, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.tv.

Dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar ini, Piket juga menyampaikan, negara-negara Eropa khawatir terhadap ketidakpastian global yang diakibatkan perang Rusia-Ukraina.

Seperti pada sektor ekonomi dan keamanan.

Lebih lanjut Piket menambahkan, dampak perang terasa hingga ke semua negeri dan terasa bagi para pengungsi.

Sementara itu, Muhaimin menjelaskan, pertemuannya dengan Piket pada Senin (25/4/2022) beberapa waktu lalu, dilakukan untuk dua hal penting.

“Pertama hubungan bilateral yang semakin penting di bidang investasi perdagangan kemudian hubungan kerja sama lainnya," ucapnya.

"Yang kedua khusus topik pembicaraan mengenai agresi serangan Rusia atas Ukraina. Ia mengakibatkan banyak sekali pengungsi yang masuk ke Eropa,” imbuh Muhaimin.

Muhaimin berharap, agar G20 yang dilaksanakan pada November 2022 mendatang, Indonesia mempunyai peran untuk meminta Rusia menghentikan agresi.

Kemudian, situasi segera kembali normal agar negara Ukraina dan Rusia hubungan damai.

Dalam keterangannya, Muhaimin juga mengungkapkan, Uni Eropa sangat meyakini Presidensi Indonesia di G20 mempunyai peran penting.

Di sisi lain, Moeldoko menyebut, Indonesia akan mencatat semua kekhawatiran dan perhatian negara-negara dunia.

Ia mengapresiasi seruan global dan perhatian negara mitra kepada Indonesia.

"Ini berarti posisi Indonesia telah memberikan peranan dan pengaruh yang signifikan di panggung dunia," tutur Moeldoko.

Namun, Moeldoko menegaskan, Indonesia netral, sebagaimana dilansir Kompas.com.

Moeldoko memastikan Indonesia berada pada posisi netral dalam situasi perang Rusia-Ukraina.

“Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mendukung Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia. Karena sebagai Presidensi G20, Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil," tutur Moeldoko.

"Indonesia tidak memihak siapa pun dalam konflik ini,” tegasnya.

Meski demikian, Moeldoko tetap menyayangkan eskalasi perang di Rusia dan Ukraina.

Moeldoko menyatakan, Indonesia tetap berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapa pun.

Baca juga: Diundang Jokowi, Putin dan Zelensky akan Bertemu di KTT G20 Bali, Kenapa Sikap AS Berubah?

Tentang Presidensi G20

Dikutip dari Kemlu.go.id, G20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan.

Di antaranya Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, dan Italia.

Kemudian, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 Ekonomi utama dunia.

Di mana periode Presidensi Indonesia ini berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger".

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.com/Dian Erika Nugraheny, Kompas.tv/Ninuk Cucu Suwanti)

Simak berita lainnya terkait Presidensi G20