Pilpres 2024
Jokowi Blusukan Ditemani Ganjar dan Risma, Apakah Kode Capres-Cawapres 2024? Ini Kata Pengamat
Apakah Jokowi yang ditemani Ganjar dan Risma saat blusukan adalah kode capres dan cawapres 2024? Ini kata pengamat.
Penulis:
Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor:
Inza Maliana
lihat foto
“Mestinya sih Jokowi dukung Puan dari PDIP. Namun itu keliahtannya berat bagi Jokowi karena jika Puan yang didukung dan jadi, maka Puan tak akan patuh dan tunduk padanya.”
“Puan akan patuh dan tunduk hanya pada partainya,” jelas Ujang.
Baca juga: Presiden Jokowi Langsung Blusukan di Solo Setelah Nikahkan Adiknya Idayati dengan Anwar Usman
Selain itu, ia menilai sosok capres yang didukung PDIP juga tidak mesti akan didukung oleh Jokowi.
“Saya melihatnya yang didukung PDIP belum tentu didukung oleh Jokowi,” katanya.
Belum Tentu, Mungkin Hanya Berbincang Masalah di Jawa Tengah
Pendiri lembaga survei, KedaiKOPI, Hendri Satrio menganggap blusukan Jokowi dengan didampingi Ganjar maupun Risma belum tentu terkait Pilpres 2024.
Dirinya menilai adanya kemungkinan Jokowi membahas permasalahan banjir rob yang terjadi di Semarang yang merupakan wilayah pimpinan Ganjar.
Hendri juga meminta agar Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai presiden untuk tidak memberikan dukungan terkait capres di Pilpres 2024.
“Menurut saya belum ya soal capres-capresan, kan Pak Jokowi juga paham bahwa dirinya tuh kan gak boleh sebetulnya menunjuk calon presiden untuk menggantikan dirinya. Ini (Indonesia) kan bukan kerajaan."
“Mungkin berbincang tentang permasalahan di Jawa Tengah. Seperti yang kita tahu kan ada banjir di Jawa Tengah yang merupakan wilayahnya Mas Ganjar dan kalau ada bencana gitu kan juga wilayahnya Risma sebagai Menteri Sosial. Mungkin memperbincangkan itu,” jelasnya saat dihubungi Tribunnews, Kamis (26/5/2022).
Baca juga: Temui Pekerja Seni di Taman Balekambang, Jokowi Dorong Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Lagi
Di sisi lain, ia menegaskan jika Jokowi mendukung salah satu capres atau cawapres maka ditakutkan Pilpres 2024 akan tidak memiliki unsur jujur dan adil (jurdil).
“Kita mesti ngingetin presiden (Jokowi) kalau semisal dukung calon (presiden), dia itu gak boleh. Dia itu gak boleh mendukung calonnya.”
“Sehingga nanti pemilunya dicurigai gak jurdil karena ada peran Presiden (Jokowi), ada peran penguasa di situ,” tegas Hendri.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Solo/Agil Trisetiawan)
