Kontroversi ACT

Anwar Abbas Kritisi Izin Pengumpulan Uang ACT Dicabut, Kemensos: Bukan Organisasinya yang Dibekukan

Anwar Abbas mengkritisi langkah Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lebaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT.

Editor: Wahyu Aji
Kolase Tribunnews.com
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengkritisi langkah Kementerian Sosial mencabut izin pengumpulan uang dan barang (PUB) Aksi Cepat Tanggap atau ACT. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengkritisi langkah Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lebaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT.

Anwar Abbas menggunakan bahasa 'memukul' atau ' membinasakan', terkait langkah pencabutan izin PUB tersebut.

“Saya lihat pendekatan kita lakukan lebih banyak memukul daripada merangkul, Bukannya membina tapi membinasakan.  Ini menurut saya saat dengar ACT (dicabut izin donasi publik-red),” kata Anwar Abbas dikutip dari KompasTV, Rabu (6/7/2022).

Dirinya ACT iadalah lembaga nirlaba yang menolong, seperti Palang Merah. 

“Sudah ada penjelasan dari ACT, mereka mirip palang merah. Mereka juga menolong, siapa saja ya ditolong," ujarnya.

“Ini yang menuduhkan bahwasanya ACT membela ISIS, karena ada orang ISIS ditolong, itu tidak logis menurut saya,” tambahnya.

Namun demikian Anwar Abbas menyoroti pemberitaan soal pimpinan ACT yang diduga mendapatkan gaji besar hingag sederet fasilitas.

Baca juga: Ada Indikasi Pelanggaran, Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang oleh ACT

"Bagi saya, pimpinan seperti ini yang hedonis dan materialistik. Sementara berlabelkan amal. Itu yang saya tidak terima, menoreh luka di hati saya," paparnya. 

Sementara terkait dugaan aliran dana untuk aksi terorisme sendiri, Anwar Abbas memuji BNPT yang tidak langsung menyebut ACT sebagai organisasi yang terkait dengan terorisme.

“Saya ini senang dengan Pak Nurwakhid (BNPT) pagi ini. Padahal biasanya tidak senang. Ia tidak langsung menyebut ACT itu teroris,” ujarnya.

Kementerian Sosial jelaskan bukan izin organisasi yang dicabut

Direktur Potensi Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial Rasman menjelaskan bahwa pencabutan izin PUB dilakukan lantaran ACT dinyatakan terbukti melanggar diktum-diktum perizinan.

Salah satunya, terkait dengan dana operasional yang melebihi ketentuan.

"Jadi bukan dicabut izin organisasinya, tapi (izin) pengumpulan uang dan barang," kata Rasman.

Baca juga: 17 Tahun Jadi Bos ACT, Profil Ahyudin yang Disebut Bergaya One Man Show dan Otoriter Saat Menjabat

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved