Menteri PUPR Ungkap Alasan Mengapa Jokowi Bakal Kunjungi Ibu Kota Nusantara Rutin 3 Bulan Sekali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung meninjau Ibu Kota Nusantara (IKN) setiap tiga bulan sekali.

Hal itu dilakukan untuk memberikan semangat kepada para pekerja konstruksi yang sedang bekerja membangun proyek di sana.

"Mungkin tiga bulan sekali beliau akan ke sana," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Bukan cuma meninjau proyek pembangunan IKN, Basuki Hadimuljono menyatakan peninjauan rutin tiga bulan sekali itu dilakukan untuk meyakinkan semua pihak bahwa IKN sedang dibangun.

Baca juga: Pembangunan IKN Baru Jangan Sampai Timbulkan Kesenjangan untuk Masyarakat Kalimantan

"Untuk beri semangat dan menghangatkan terus supaya orang yakin kita mau pindah," kata Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan pada 15 Juli mendatang kontrak pembangunan mulai diteken bersama para kontraktor.

Pengerjaan yang pertama kali adalah pengembangan lahan.

Lahan di IKN akan diproses sedemikian rupa agar bisa dikembangkan untuk membangun kawasan baru.

"Dari 15 Juli ini, land development sudah tanda tangan kontrak," ujar Basuki.

Ia menjelaskan, kontrak land development itu akan mengatur peruntukan lahan di IKN bagi masing-masing kementerian/lembaga sesuai desain urban hasil sayembara beberapa waktu lalu.

"Lahannya sesuai dengan urban design yang dulu disayembarakan terus ada beberapa modifikasi kan, itu dari situ. Dari urban design-nya sudah ada yang mana istana di mana, sumbu kebangsaan di mana, tempat menko di mana, setneg di mana, DPR di mana," kata Basuki.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Pembangunan IKN

Setelah meneken kontrak land development, proses pembangunan IKN akan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang menunjang IKN.

Infrastruktur itu antara lain pembangunan jalan tol, jalan nasional dari Jembatan Pulau Balang sampai ke IKN, serta jalan kawasan yang menghubungkan jalan nasional ke IKN.

Setelah itu barulah pembangunan istana dan kantor presiden dimulai, diikuti dengan kantor empat kementerian koordinator.

"Empat Kemenko sudah kita mulai bangun," ujarnya.

Pembangunan berbagai infrastruktur dasar ini, kata dia, masih akan menggunakan dana APBN.

"Sekarang sedang dilelang, karena lelangnya itu design and build, jadi nanti kita yang kita siapkan basic design-nya, nanti pemenangnya akan men-detail design-kan dan membangun jadi lebih cepat. Mungkin nanti kalau ada rumah sakit, universitas, itu bisa investasi," kata dia.

Selain itu pemerintah juga akan mulai membangun hunian untuk para pekerja di IKN pada Agustus 2022.

Basuki menyebut pemerintah tak mau para pekerja itu membangun bedeng sendiri.

"Karena banyak mungkin sampai 200 ribuan pekerja konstruksi. Jangan sampai mereka bikin bedeng sendiri, kita siapkan rumah-rumah untuk para pekerja konstruksi itu," jelas Basuki.

Baca juga: Mitra Strategis Bangun IKN, Diaspora Kerap Terkendala Peraturan Saat Ingin Investasi di Indonesia

Terkait peletakan batu pertama atau groundbreaking, Basuki menyebut biasanya Presiden tak ingin melakukan groundbreaking.

Meski demikian, Kementerian PUPR akan menyiapkannya jika Presiden berencana untuk melakukan groundbreaking pembangunan IKN.

"Saya kurang tahu, karena presiden biasanya nggak ingin groundbreaking pokoknya kalau sudah jalan, ya jalan. Nanti beliau meninjau. Kalau beliau mau groundbreaking nanti kita siapkan," ujar Basuki.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan pemindahan IKN dilakukan karena pemerintah ingin ada pemerataan ekonomi di Indonesia.

Pasalnya, 57 persen PDB dan perputaran ekonomo berada di Pulau Jawa.

"Padahal kita memiliki 17.000 pulau. 58 persen perputaran itu ada di Jawa sehingga marketnya semua ada di Jawa orang pengen kerja lari ke Jawa, khususnya Jakarta karena magnet ekonomi ada di sini," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022, beberapa waktu lalu.

Dengan dipindahkannya IKN ke luar Pulau Jawa, pemerintah berharap perputaran ekonomi di Indonesia tak hanya fokus di Jakarta saja.

Selain itu, pemindahan IKN juga untuk pemerataan infrastruktur.

"Agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, jumlah populasi, kita eksekusi (pemindahan IKN)," ucap Jokowi.(tribun network/fik/dod)