PROFIL PKP, Partai Nonparlemen Pertama yang Daftar ke KPU

TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) telah mendaftar sebagai partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (1/8/2022).

PKP merupakan Parpol nonparlemen pertama yang mendaftar ke KPU.

Ketua PKP Yussuf Solichien mengatakan pendaftaran di hari pertama ini menunjukkan partainya siap untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.

"Pendaftaran PKP di hari pertama ini, menunjukan bahwa PKP adalah salah satu Parpol yang sudah siap untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU," kata Yussuf, Senin (1/8/2022) sebagaimana dilansir Tribunnews. 

Menurutnya, kesiapan tersebut terbukti melalui persyaratan verifikasi partainya telah 100 persen dan diunggah ke sistem informasi partai politik (Sipol) KPU.

"Kesiapan PKP ditunjukkan dengan kelengkapan semua persyaratan verifikasi yang telah 100 persen diunggah ke dalam Sipol KPU," ujarnya.

Baca juga: Siap Jadi Peserta Pemilu 2024, PKP Jadi Partai Politik Nonparlemen Pertama yang Daftar ke KPU

Profil PKP

Partai Keadilan Persatuan (PKP) merupakan salah satu partai politik non parlemen di Indonesia saat ini. 

Nama PKP dulu sempat berubah menjadi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). 

Partai ini berdiri pasca berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto dan Orde Baru.

Dikutip dari laman resmi PKP Partai ini dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Januari 1999.

PKP pertama kali ikut serta dalam Pemilu 1999.

Mantan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Edi Sudrajat menjadi Ketua Umum PKP yang pertama.

Saat itu Edi secara terbuka menyatakan PKP adalah pecahan dari Golkar.

Dibentuknya PKP juga karena, Edi debagai ketua umum pertama menganggap Golkar kurang kooperatif dengan gerakan reformasi.

Sejarah PKP

Dikutip dari perpusnas.go.id, PKP bermula dengan dibentuknya Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998. 

Di mana pada saat itu PKP dikoordinasikan oleh Ir. Siswono Yudhohusodo, Ir. Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu dan Tatto S. Pradjamanggala, SH.

Pada tahun 1998, masa reformasi kondisi dalam negeri Indonesia dalam keadaan tidak menentu.

Masyarakat dilanda ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan negara.

Perekonomian yang terpuruk, kriminalitas yang tinggi, dan korupsi yang merajalela telah membuat rakyat semakin menderita.

Dengan kondisi seperti itulah, akhirnya dibentuklah suatu gerakan moral yang dinamakan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada 1998.

Dalam waktu yang relatif singkat GKPB telah tersebar dan dideklarasikan di sebagian besar wilayah Tanah Air Indonesia.

Gerakan itu kemudian berubah menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dideklarasikan pada 15 Januari 1999.

Baca juga: DPN PKP: Kami Tidak Akan Bela Ketua PKP Bitung Jika Terbukti Bersalah

Daftar Ketua Umum PKP

• Edi Sudrajat: 15 Januari 1999-2 Juni 2005, 2 Juni 2005-1 Desember 2006.
• Haris Sudarno: 15 Januari 2007-14 Januari 2008.
• Meutia Hatta: 14 Januari 2008-13 April 2010.
• Sutiyoso: 13 April 2010-15 Juni 2015.
• Isran Noor: 23 Juni 2015-27 Agustus 2016.
• Abdullah Mahmud Hendropriyono: 27 Agustus 2016-13 April 2018.
• Diaz Hendropriyono: 19 Mei 2018-10 Mei 2021.
• Sunan Kalijaga (Pelaksana Tugas Ketua Umum): 10 Mei 2021-26 Mei 2021.
• Yussuf Solichien: sejak 26 Mei 2021.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus Waku)