OTT Bupati Pemalang
Tak Hanya Bupati Pemalang, KPK Juga Amankan Sejumlah Kepala Dinas, Total Ada 23 Orang yang Terjaring
Informasi yang didapat Tribunnews, setidaknya ada 23 orang, termasuk sang bupati, yang ditangkap KPK.
Penulis:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Bupati juga mengingatkan kepada semua jajarannya untuk menghindari perilaku korupsi.
"Kami juga memberikan masukan terutama Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai pengawas internal untuk memberikan peringatan dan pengawasan.
Baca juga: Eks Pejabat Adhi Karya Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pembangunan IPDN Sulawesi Utara
Lebih baik kita mencegah (korupsi) karena kalau sudah terjadi tidak ada obatnya," ungkapnya usai acara pelantikan.
Sementara itu, Slamet Masduki selaku PJ Sekda Pemalang yang baru dilantik mengatakan, tugas Sekda yang sudah berjalan atau akan berjalan akan dilanjutkan dengan sebaik-baiknya.
Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar sudah buka suara soal kabar yang menyebut ada OTT KPK di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Indra mengungkapkan, dirinya mendapatkan kabar sekira pukul 16.00 WIB, ada dua mobil yang dipepet ke gerbang DPR yang ada dekat lapangan tembak, satu di antaranya mobil Toyota Kijang Innova berpelat G.
"Mobil itu dipepet ke dekat pagar lapangan tembak, terus didorong terus sampai ke arah pintu gerbang belakang DPR," kata Indra kepada wartawan, Kamis.
Baca juga: Sekda Pemalang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Paket Jalan
Indra melanjutkan, setelah dipepet, ada kabar bahwa ada dua orang yang dipindahkan ke dalam mobil yang memepet tersebut.
Dari informasi yang didapatnya, orang yang dipindahkan itu mengenakan baju bertuliskan "Pemalang" di bagian dada.
Tanggapan Ganjar
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, dirinya mengingatkan kepala daerah untuk mentaati aturan dan tidak berbuat kotor dalam menjalankan tugas.
Jalinan kerja sama dengan para beberapa instansi penegak hukum juga telah dilakukan, termasuk bersama KPK memberikan sosialisasi ke daerah-daerah.
Dijelaskannya bahwa ketika KPK datang ke suatu daerah memberikan sosialisasi menandakan adanya sebuah kode.
"KPK kalau datang memberikan edukasi, komunikasi, kadang-kadang sosialisasi ke kami itu kasih kode sebenarnya."
"Hati-hati ya di Jawa Tengah, ada yang umpama yang jual beli jabatan, ada loh di Jawa Tengah yang main proyek," kata Ganjar kepada Tribunjateng.com, Kamis (11/8/2022).
