Polisi Tembak Polisi

4 Pamen PMJ Terlibat Rekayasa Kasus Penembakan Brigadir J, Pengamat: Fadil Imran Harusnya Diperiksa

Pengamat menilai Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran harusnya ikut diperiksa Bareskrim Polri setelah 4 anggotanya terlibat rekayasa kasus Brigadir J

Humas Polda Metro Jaya
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pasar dan Terminal Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (25/2/2022) | Pengamat menilai Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran harusnya ikut diperiksa Bareskrim Polri setelah 4 anggotanya terlibat rekayasa kasus Brigadir J 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto memberikan tanggapannya terkait adanya empat orang perwira menegah (Pamen) Polda Metro Jaya yang terlibat rekayasa kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Menurut Bambang, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran juga harus diperiksa oleh Bareskrim Polri seperti keempat anggotanya tersebut.

Pasalnya menurut Bambang, pemeriksaan pada Irjen Fadil Imran tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri yang baru ditanda tangani Jenderal Listyo Sigit pada 16 Maret 2022 lalu.

Bambang menambahkan, di internal Polri ada juga kebijaksanaan yang mengatur langkah pemeriksaan tersebut.

Lebih lanjut Bambang pun mengutip Pasal 7 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa perlu ada tindak lanjut dari dugaan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian.

Lalu ada Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi dugaan tindak pidana diserahkan kepada Reskrim.

Baca juga: Kompolnas Desak Tim Khusus Kapolri Selidiki Dugaan Kekaisaran Irjen Ferdy Sambo di Tubuh Polri

Tak hanya itu, Bambang juga mengutip Pasal 9 Perkap Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 itu tertulis bahwa atasan yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sehingga Bambang menilai, pemeriksaan pada Irjen Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya ini bukan soal tepat tidak tepat.

Melainkan soal pelaksanaan Peraturan Kapolri yang konsisten atau tidak.

"Jadi Ini bukan soal tepat atau tidak tepat, tapi soal pelaksanaan Peraturan Kapolri konsisten atau tidak," kata Bambang dilansir Kompas.com, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: 2 Pamen Polres Jakarta Selatan Dimutasi Terkait Kasus Brigadir J,  Tak Ada Nama Kombes Budhi Herdi

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved