Jokowi Kemungkinan Umumkan Kenaikan Harga BBM Pekan Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan.

Demikian dikemukakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan  dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022).

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," kata Luhut dikutip dari Kontan.co.id.

Baca juga: Isu Harga Pertalite akan Naik jadi Rp10.000 per Liter, Simak Harga BBM Hari Ini 19 Agustus 2022

Luhut mengungkapkan harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

Mengenai dampak kenaikan harga BBM subsidi ke inflasi, Luhut mengatakan hal itu akan tergantung dari besaran harga kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Luhut mengataka, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban APBN.

Selain itu, pemerintah juga mengaku sudah melakukan upaya peralihan ke kendaraan listrik, penggunaan biofuel.

"Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik yang sekarang kebetulan agak turun itu kita harus siap-siap karena subsidi kita kemarin Rp 502 triliun. Kami berharap bisa tekan ke bawah tadi dengan pengurangan mobil, motor ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga Pertalite yang tadi kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi Solar," jelasnya.

Ini dampaknya jika Harga BBM Naik

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menyebut rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan memberi efek domino.

Menurutnya, inflasi sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional otomatis akan terkena imbas dari wacana tersebut sehingga perlu diantisipasi.

“BBM subsidi naik berapapun, itu akan memicu tambahan inflasi. Taruhlah naik hanya 10 persen tetapi kenaikan itu akan memicu inflasi,” kata Piter saat dihubungi Kamis (18/8/2022).

Menurutnya, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga bahan pokok, baik bagi masyarakat maupun produsen.

“Produsen tidak bisa lagi menahan, dan akan mentransmisi kenaikan harga bahan baku,“ tambah Piter.

Kenaikan harga bahan pokok sudah pasti akan memicu inflasi. Sebelumnya, tercatat inflasi pada Juli 2022 secara year on year (YoY) mencapai 4,94 persen.

“Kalau BBM subsidi ini dilepas, saya sangat yakin inflasi bisa bergerak liar, bahkan bisa diatas 8 persen, ini yang kita khawatirkan,” ungkapnya.

Penerimaan negara tahun , kata dia, masih sehat karena masih ada surplus dari kenaikan harga komoditas. Sehingga,surplus ini menandakan belum ada urgensi untuk menaikkan harga BBM.

Namun pemerintah berulang kali mengatakan, bahwa tantangan di tahun depan akan lebih nyata dan pemerintah perlu bijak dalam menggelontorkan anggaran.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, pemerintah berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp297,1 triliun.

Adapun subsidi ini terdiri dari Rp210,6 triliun untuk subsidi energi dan Rp86,5 triliun untuk subsidi non energi.

Anggaran subsidi ini, jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi yang mencapai Rp 502T ditahun ini.

Sementara, Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah masih mempertimbangkan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Tentu Apabila ada penyesuaian kita sedang mengkalkulasi juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kompensasi dalam berbagai program,” kata Menko Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan upaya pemerintah untuk menjaga subsidi BBM agar tidak menimbulkan laju inflasi tinggi seperti yang sekarang terjadi di banyak negara.

Pemerintah terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat.

"Sehingga tentu tantangan hyperinflation (Hiperinflasi) kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan," tandasnya.

Sumber: Kontan.co.id/Tribunnews.com