Badan Anggaran DPR Jelaskan Latar Belakang Rencana Kenaikan Harga BBM

Besaran anggaran subsidi BBM dapat digunakan untuk membangun ruas tol baru sepanjang 3.501 km dengan perkiraan investasi Rp 142,8 miliar per km.

Jika disetarakan dengan anggaran pembangunan Sekolah Dasar (SD) 227.886 unit, diperkirakan butuh investasi Rp 2,19 miliar tiap SD.

Bahkan jika kita konversikan anggaran subsidi BBM setara dengan 3.333 unit Rumah Sakit sekala menengah, dengan besaran investasi Rp 150 miliar per rumah sakit.

Bahkan jika diperlukan untuk membangun puskesmas, anggaran subsidi dan kompensasi BBM dapat digunakan untuk membangun 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp 12 miliar per puskesmas.

Kita masih menghadapi indeks prevalensi kerawanan pangan tinggi.

Realokasi anggaran subsidi energi bisa diarahkan untuk memperkuat program ketahanan pangan karena kita masih hanya swasembada beras, sementara komoditas pangan lainnya seperti daging, sayuran, gula, kedelai, dll masih impor.

Urusan kemandirian pangan sangat penting sebab dengan ketergantungan pangan rawan untuk menghadapi berbagai resiko ekonomi, baik yang diterima oleh rakyat maupun fiskal kita.

Sudah saatnya kita mendukung pengurangan subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran diperlukan masyarakat miskin seperti Bantuan Langsung Tunai, bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM, fasilitas kesehatan dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat.

Artinya subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan.

Kebijakan ini juga bisa meredam tekanan inflasi yang sangat rentan terhadap rumah tangga miskin.

Untuk mendorong barang barang produksi, khususnya yang diproduksi oleh UMKM yang menopang barang konsumsi sehari hari rakyat, pengalihan dana subsidi dan kompensasi BBM, salah satunya dapat difokuskan kepada subsidi BBM untuk para pelaku UMKM yang teknisnya bisa diintegrasikan dengan keseluruhan program perlindungan sosial.

5. Relokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat difokuskan untuk penguatan program konversi energi.

Langkah ini sangat penting untuk ketergantungan kita pada suplai impor minyak bumi.

Konversi kebijakan energi untuk mengarah kemandirian energi harus menjadi prioritas agar kejadian bengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM tidak terus terulang di masa mendatang.

Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama, padahal kita tahu lokasi lubang tersebut.

Seperti diketahui pemerintah pekan lalu melalu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan sinyal rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

Meski belum diputuskan namun pemerintah mulai menghitung secara detail potensi kenaikan harga BBM.

Salah satu tugas Banggar DPR RI adalah  bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri membahas dan  menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran termasuk soal kenaikan harga BBM.