Senin, 25 Agustus 2025

BBM Bersubsidi

Salurkan BLT BBM, HMI Minta Pemerintah Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Formatur Ketua HMI Cabang Pusat & Utara Fahmi Muhammad menilai Pemerintah perlu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Wahyu Aji
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Kawasan Jakarta Pusat, Selasw (30/8/2022). Pemerintah masih harus mengevaluasi soal harga BBM bersubsidi sebelum memutuskan akan menaikkan atau mempertahankan harga. Wacana kenaikkan harga BBM bersubsidi mengemuka karena kuota pertalite maupun biosolar diperkirakan habis pada Oktober 2022. Adapun anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2022 total mencapai Rp 502,4 triliun. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha) 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Formatur Ketua HMI Cabang Pusat & Utara Fahmi Muhammad menilai Pemerintah perlu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di tengah rencana kenaikan harga BBM.

Pemerintah, menurut Fahmi, harus memastikan bantuan tersebut tetap sasaran kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran, perlu adanya sinkronisasi data antara lembaga terkait dengan lembaga penyalur. Pemberian bantuan tersebut tentu diharapkan dapat menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat," ucap Fahmi dalam Webinar Dampak Pengalihan Subsidi BBM, Jumat (2/9/2022).

Baca juga: Subsidi BBM Dialihkan Ke Bansos Dinilai Sudah Tepat, Diharapkan Mampu Jaga Daya Beli Masyarakat

Menurut Fahmi, terdapat urgensi terkait rencana Pemerintah menaikkan harga BBM.

Dirinya menilai Pemerintah telah melihat situasi politik internasional dalam memutuskan kenaikan harga BBM.

"Terlebih, naiknya BBM disebabkan karena ketegangan beberapa negara, termasuk konflik antara Rusia-Ukraina dan AS-China," kata Fahmi.

"Keempat negara tersebut sangat mempengaruhi stabilitas dan kondisi di Indonesia. Sebut saja perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina, ketegangan kedua negara tersebut menyebabkan distribusi minyak mentah dari Rusia menjadi terhambat," tambah Fahmi.

Fahmi juga menyoroti ketegangan yang terjadi antara AS dan China, akibat dari kunjungan Ketua DPR AS ke Taiwan yang menyebabkan pasokan chip semikonduktor dunia berkurang.

Ketegangan dua negara besar tersebut, kata Fahmi, menyebabkan jalur perdagangan menjadi terhambat, sehingga distribusi chip semikonduktor menimbulkan biaya yang tinggi.

"Kelangkaan chip semokonduktor di beberapa negara, khususnya Indonesia, menyebabkan produksi mobil listrik menjadi terganggu," kata Fahmi.

Kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis energi, menurutnya, harus ditopang dengan upaya-upaya yang lain, misalnya memberikan infrastruktur hukum yang baik.

Baca juga: Jokowi Salurkan BLT BBM di Papua, Langkah Awal Pembagian Bansos Tambahan

"Selain itu, pengalihan subsidi BBM bisa dialokasikan pada peningkatan industri hilir di Indonesia," pu

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan