Pengamat Nilai APBN Tidak Sehat karena Banyak Digunakan untuk Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Isu Strategis Imron Cotan menilai kebijakan pemerintah telah mengumumkan kenaikan BBM jadi momentum untuk memaksimalkan pemanfaatan energi bersih dan juga mengalihkan APBN untuk sektor yang lebih tepat sasaran.

"Momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkannya dengan energi terbarukan, menuju pada secara total menggunakan energi baru dan terbarukan," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (4/9/2022).

Baca juga: HIPPI: Pemerintah Perlu Ambil Kebijakan Tepat Atas Dampak Kenaikan BBM

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berfokus untuk bisa lebih memanfaatkan dengan maksimal penggunaan energi baru terbarukan.

Imron berkata efisiensi APBN harus bisa dilakukan dengan sebaik mungkin, salah satunya melakukan penyesuaian harga BBM dan difokuskan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan saja.

Pasalnya, selama ini sekitar 20 persen APBN yang terkunci untuk pemberian subsidi yang tidak sehat karena tak tepat sasaran.

"Kurang lebih 20 persen dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi dan itu tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran," ucapnya.

Baca juga: DPR Anggarkan Rp 955 Juta untuk Pengadaan Kalender, Dananya dari APBN

Lebih lanjut ia menyarankan agar pemerintah melakukan penajaman subsidi agar APBN tidak tertekan.

Jika hal itu tidak segera dilakukan justru kecukupan anggaran akan habis pada bulan ini.

"Ini penajaman penggunaan subsidi, sehingga APBN kita tidak tertekan yang mana sekarang ada Rp502 triliun sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp198 triliun," terang Imron.

Tak hanya itu saja, ia menuturkan bahwa penggunaan minyak dengan berbahan fosil di sisi lain juga memiliki dampak buruk.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia itu menilai grafik harga minyak dunia terus mengalami peningkatan sejak 50 tahun terakhir.

Di sisi lain, keberadaan energi berbahan fosil sangatlah terbatas jika terus menerus dieksploitasi dan mampu memproduksi karbon dioksida yang meracuni.

Apalagi pemerintah Indonesia memiliki target supaya bisa melakukan 30 persen reduksi emisi karbon untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

"Jika APBN terus terkunci hanya untuk memberikan subsidi BBM, maka upaya mereduksi emisi itu akan sulit tercapai."

Imron mengatakan Indonesia memiliki potensi pemanfaatan energi baru terbarukan yang melimpah, sehingga efisiensi APBN sudah seharusnya dilakukan dengan memberlakukan penyesuaian harga BBM.

Baca juga: BBM Naik, Polda Metro Jaya Perketat Penjagaan di 613 SPBU Wilayah Jakarta