3 Isu Panas yang Dilempar DPR Jelang Pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

Legislator PKS itu mengakui mendukung jika memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjangan masa jabatan Andika Perkasa.

Namun jika tidak, dia memastikan Komisi I DPR RI siap menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI.

2. Isu Potong Generasi

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mendengar kabar 'potong generasi' soal sosok pengganti Panglima TNI Andika Perkasa.

Itu dipersiapkan untuk menjaga stabilitas Pemilu 2024 mendatang.

"Jadi itu informasi yang kita terima, bisa kita pahami dalam konteks itu. Dipersiapkan mereka-mereka yang kelahiran 67, 68 ke atas lah yang pensiunnya itu di 2025, 2026 bahkan ke atas lagi," kata Effendi  pekan lalu di gedung DPR.

Jika hal itu terjadi maka peluang tiga kepala staf TNI ini tertutup jadi Panglima TNI.

Tiga kepala staf TNI itu yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (AL) Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Fadjar Prasetya.

2. Isu Panglima TNI Tidak Harmonis dengan KSAD

Isu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tidak harmonis dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)  Jenderal Dudung Abdurachman mengemuka dalam rapat kerja di Komisi I di DPR, Senin (5/9/2022) lalu.

Dua Anggota Komisi I DPR RI  yakni Effendi Simbolon dan Helmy Faishal mempertanyakan hal tersebut di dalam rapat.

Effendi Simbolon politikus PDIP itu menjelaskan isu itu muncul setelah adanya kabar kalau anak KSAD Jenderal Dudung gagal lolos seleksi Akademi Militer atau Akmil.

"Ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung. Ada apa terjadi disharmoni begini? Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kenapa kalau anak KSAD?" kata Effendi.

Dia menilai semua petinggi di TNI harus tegas menyikapi isu dishamornisasi TNI ini.

Sementara Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal.