Hacker Bjorka Serang Pemerintah Diduga Ada Kaitan dengan Judi Online, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Apa motif di balik hacker Bjorka membongkar data yang diklaim milik pemerintah Indonesia belum terungkap.

Namun sebuah dugaan baru muncul di balik motif hacker itu.

Pakar Keamanan Siber dari CISSREC Pratama Persadha mengatakan kemungkinan hacker Bjorka merekayasa informasi-informasi tersebut.

"Sehingga kita mengira bahwa si Bjorka ini berasal dari Warsawa, dendam terhadap Indonesia dan lain-lain," kata Pratama dikutip dari Kompas.TV, Senin (12/9/2022).

Menurut Pratama  sebenarnya masih ada banyak kemungkinan lain motif hacker Bjorka.

Baca juga: Polri Tunggu Laporan soal Dugaan Adanya Kebocoran Data oleh Hacker Bjorka

"Balik lagi sebenernya. Kalau hacker-nya ini jago, dia bisa ngumpetin jejaknya, bahkan tidak menggunakan akun telegramnya untuk berkomunikasi di luar grup," lanjutnya.

Pratama menduga ada kemungkinan Bjorka hanya dimanfaatkan sebagai pengalihan isu kasus judi online.

"Karena beberapa bulan lalu ketika judi online banyak diblokir kan dia juga menyewa hacker untuk meretas web pemerintah," terangnya.

Kala itu situs pemerintah sempat dipakai sebagai landing page judi online.

"Artinya dia punya kemampuan seperti itu. Ini banyak kemungkinan. Intinya, kalau hacker-nya jago, pasti bisa menyembunyikan identitasnya," kata Pratama.

Kendati demikian, ia juga menjelaskan bukan hal mustahil menangkap Bjorka.

Itu bisa terjadi ketika si hacker membuat sedikit kesahalahan.

"Biasanya ketangkapnya di situ," tandasnya.

Pratama Persadha mengungkapkan perbedaan sifat hacker Bjorka di Twitter dan Telegram serta kemungkinan motifnya.

"Saya sudah sempat berkomunikasi sama si hacker ini, saya masuk grup Telegram-nya, mencoba men-challenge (menantang-red), apakah datanya valid atau tidak. Dia bisa kasih data yang valid," kata Pratama.

"Namun agak aneh, karena dia di Telegram dengan di Twitter itu beda 180 derajat. Di Telegram dia nggak banyak omong, pentingnya saja," imbuh Pratama.

Ia lantas mengungkap keresahan akan perbedaan sifat mencolok itu.

"Saya takutnya, ada yang ngaku-ngaku sebagai Bjorka, dia membuat akun di Twitter," ujarnya.

Susah Ditangkap

Pratama Pradha mengungkapkan peretas atau hacker Bjorka bisa dijerat menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Kalau kita lihat, ada dasar hukumnya. Kita sudah punya, bisa pelanggaran UU ITE. Kalau berat bisa 6-8 tahun penjara, denda ratusan juta," kata dia.

Peretas yang menamai dirinya Bjorka beberapa waktu belakangan ini ramai menjadi bahan perbincangan publik lantaran membobol dan menjual data SIM Card masyarakat Indonesia dan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia melalui situs Breach Forums.

"Memang bisa terjerat hacker ini, masalahnya nangkapnya," ujarnya. 

Akun Media Sosialnya Hilang

Akun media sosial milik hacker atau peretas Bjorka kini tidak dapat diakses.

Hacker Bjorka sebelumnya menggunakan akun Twitter @bjorkanism dan saluran Telegram Bjorkanism untuk membagikan aktivitas 'hacker'nya.

Sebelum akunnya tidak bisa diakses, Bjorka telah menyita perhatian publik Indonesia.

Ia membocorkan data sejumlah tokoh penting, mulai dari Menkominfo Jhonny G Plate, Erick Thohir, Puan Maharani, Denny Sirerar, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, hingga sosok yang diduga otak pembunuhan Munir Said Thalib.

Sebelumnya, Bjorka juga membocorkan miliaran data registrasi SIM card prabayar dan diperjual belikan di situs breached.to.

Belum Berbahaya

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai belum ada yang membahayakan dari aktivitas hacker Bjorka.

Sebab informasi yang dibocorkan hacker Bjorka sejauh ini adalah data yang sudah terpublikasi di media.

Demikian Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangannya, Senin (12/9/2022).

“Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul, itu kan yang sudah ada di koran tiap hari, ini yang ingin menjadi presiden, ini begini ini begini, kan cuma itu-itu aja, enggak ada yang rahasia negara itu, itu kalau saya baca dari yang beredar itu,” ucap Mahfud MD.

“Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga, barangkali cuma dokumen biasa dan terbuka itu, tetapi itu memang terjadi, misalnya di dukcapil di macam-macam lah di beberapa tempat.”

Oleh karena itu, Mahfud mengatakan pemerintah akan menggelar rapat terlebih dahulu untuk memastikan perihal bocornya data negara.

Sejauh ini, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menuturkan sudah mengantongi laporan Badan Siber Sandi Negara dan Analis Deputi 7 Kemenko Polhukam.

Namun, kebocoran data yang disampaikan kepadanya, menurutnya bukan data yang rahasia.

“Soal bocornya data negara lah, itu nanti masih akan kita, saya pastikan bahwa itu memang terjadi, saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari Analisis Deputi 7, terjadi di sini, di sini, di sini,” ucap Mahfud.

“Tetapi itu bisa juga, sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama gitu. Oleh sebab itu nanti masih akan didalami, pemerintah masih akan rapat tentang ini," kata Mahfud menambahkan.

Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com