Data Negara Bocor

Pembubaran Lemsaneg Disebut Kesalahan Fatal Setelah Bjorka Bobol Data Pejabat hingga Kementerian 

Soleman B Ponto sebut pembubaran Lemsaneg kesalahan fatal yang dapat berakibat lemahnya sistem pertahanan data negara.

Twitter @bjorkanism
Hacker Bjorka. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto menyoroti masifnya serangan hacker Bjorka terhadap data para pejabat hingga kementerian. Soleman B Ponto menyinggung pembubaran Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kemudian ditransformasi menjadi Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Kata Soleman B Ponto, kebijakan mentransformasi lembaga tersebut merupakan kesalahan fatal yang dapat berakibat lemahnya sistem pertahanan data negara. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto menyoroti soal masifnya serangan hacker Bjorka terhadap data para pejabat hingga kementerian.

Soleman B Ponto lantas menyinggung soal pembubaran Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kemudian ditransformasi menjadi Badan Siber Sandi Negara (BSSN) pada 2017.

Kata Soleman B Ponto, kebijakan mentransformasi lembaga tersebut merupakan kesalahan fatal yang dapat berakibat lemahnya sistem pertahanan data negara.

"Lemsaneg kita bubarkan, itu kesalahan fatal, dari dulu saya sudah bilang. Jadi kalau Bjorka terjadi itu bukan (hal yang) luar biasa, kenapa? Karena kita sudah membubarkan Lemsaneg," kata Soleman B Ponto kepada awak media, Rabu (28/9/2022).

Terkait hal tersebut, Ponto menegaskan perlu adanya pembauran perihal lembaga yang menangani soal pertahanan sandi negara.

Bahkan, sangat memungkinkan untuk membubarkan BSSN dengan mengembalikan Lemsaneg.

"Bubarkan BSSN, loh, kembalikan Lemsaneg, kenapa? Bicara Bjorka maka kita berbicara yang di hacker itu kan berita ya, kalau bicara berita maka kita berbicara sandi, kalau kita berbicara sandi maka kita berbicara Lemsaneg," kata Ponto.

Pembubaran BSSN itu karena menurut Ponto, agar terciptanya perbedaan fokus dalam penanganan Siber dengan Sandi negara.

Jika memang yang dibutuhkan oleh suatu negara berupa pertahanan data, maka seharusnya lembaga yang mengatasi hal tersebut harus fokus pada Sandi negara saja.

Dalam artian lain, penanganan soal Siber dengan Sandi tidak bisa digabung dalam satu lembaga.

"Iya, kembali (Lemsaneg, red) pisahkan antara Siber dengan Sandi, karena Siber itu adalah menyerang Sandi itu adalah keamanan pertahanan," ucap dia.

"Lah kalau dua ini digabung kita gatau kita mau menyerang atau mau bertahan ini, makanya dulu, sebelum ada BSSN kita kan persandian Lemsaneg dan ini kita jaga betul-betul sakral," sambungnya.

Baca juga: Polri Buka Peluang Jalin Kerja Sama dengan Negara Lain Cari Keberadaan Hacker Bjorka

Dengan begitu, Ponto menilai, penggabungan antara fokus penanganan Siber dengan Sandi negara melalui BSSN merupakan kesalahan awal sehingga membuat mudahnya hacker menyerang.

Sebab, pemerintah menjadi tidak fokus antara melakukan pertahanan keamanan data atau melakukan penyerangan melalui Siber.

Padahal menurut Ponto, yang dibutuhkan paling utama adalah mengamankan pertahanan data negara.

"Lah kan sudah saya bilang kita sendiri yang salah kenapa kita menggabung sandi dengan Lemsaneg, jadi ini (serangan hacker Bjorka, red) hanya ujungnya, tapi langkah dari awal udah salah adalah penggabungan dua itu, itu menurut saya," tukas dia.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved