KPK Ungkap Ada 210 Kasus Koruptor Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Capai Setengah Triliun Rupiah

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan ada 210 kasus korupsi di sektor kesehatan

Editor: Wahyu Aji
Istimewa
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dalam Bimtek Program Antikorupsi bertajuk Mewujudkan KPU Berkualitas dan Berintegritas yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/9/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan ada 210 kasus korupsi di sektor kesehatan yang ditangani lembaganya.

Dari 210 perkara korupsi itu, telah berhasil diselamatkan kerugian negara setengah triliun lebih.

“Banyaknya anggaran itu ternyata kasusnya juga banyak, KPK menemukan kasus korupsi sektor kesehatan ada 210 kasus dengan kerugian Ro821,21 miliar dan melibatkan 176 pelaku,” kata Nawawi dalam keterangannya, Jumat (7/10/2022).

Nawawi mengatakan, KPK memiliki perhatian khusus terkait korupsi di sektor kesehatan.

Sebabnya, karena besarnya anggaran kesehatan dan banyaknya perkara tindak pidana korupsi di sektor tersebut.

Setiap tahun, kata Nawawi, anggaran kesehatan yang dikucurkan ke pemerintah daerah terus meningkat.

Pada tahun ini misalnya, anggaran kesehatan di seluruh kabupaten maupun kota di Indonesia mencapai Rp 180 triliun.

“KPK memiliki perhatian khusus terkait korupsi di sektor kesehatan, karena besarnya anggaran kesehatan dan banyaknya perkara tindak pidana korupsi di sektor ini,” katanya.

Oleh karena itu, KPK menilai perlu dilakukan penguatan sektor kesehatan untuk memitigasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi.

Baca juga: BPJS Kesehatan dan Bank DKI Kerjasama Tingkatkan Layanan Peserta Program JKN

Mitigasi, kata Nawawi, seiring dengan terus membaiknya kondisi pandemi Covid-19.

"Sebab, besarnya anggaran kesehatan yang sekurang-kurangnya 10 persen dari APBD di masing-masing pemerintah daerah, memiliki kerawanan korupsi jika tidak dikelola dengan baik," katanya.

Oleh karena itu pula, Nawawi mendorong agar dilakukan sinergi antara KPK, Kemenkes, Kemendagri, dan BPKP dalam mencegah korupsi sektor kesehatan

Disamping itu, pemerintah daerah juga diharapkan mengoptimalkan penggunaan tools Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan KPK untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang rawan korupsi.

“Ada 8 area yang kita intervensi di MCP, mulai dari pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Aset, serta Dana Desa,” kata Nawawi.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved