Target Jokowi Gelar Upacara HUT RI Tahun 2024 di IKN Nusantara Bakal Terwujud, Pembangunan Dikebut

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yulis Sulistyawan

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Target yang dicanangkan Presiden Jokowi (Joko Widodo) menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibukota Negara Nusantara (IKN) pada 2024, kemungkinan besar bisa terwujud.

Pada tahun 2024 nanti, Presiden Jokowi, Wapres KH Maruf Amin bersama para menteri, juga sudah bisa berkantor di Ibukota negara yang baru dibangun.

Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diberi mandat membangun Ibukota baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), optimistis bisa mewujudkan target tersebut.

Keyakinan itu disampaikan empat pimpinan Balai Besar dan Balai di bawah Kementerian PUPR saat menggelar media gathering di Balikpapan dan lokasi IKN Nusantara.

Baca juga: Terowongan Bawah Laut Sepanjang 1 Km Jadi Akses Utama Masuk ke IKN Nusantara

Mereka adalah Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rozali Indra Saputra, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV (PUPR) Harya Muldianto, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur (PUPR) Junaidi dan Kepala Urusan Teknis PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus II Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P PUPR) KalimantaN II, Ari Setyarso Nugroho.

Serta disampaikan Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Nusantara atau Jubir IKN, Sidik Pramono.

Junaidi selaku Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur (PUPR) menjelaskan, hingga akhir tahun 2022 ini targetnya adalah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan hingga bandara di kawasan IKN.

Serta membangun jalan tol dari Balikpapan hingga Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) yang menjadi tempat berkantor Presiden, Wapres hingga para menteri.

"Kita bangun infrastrukturnya dahulu. Jalan itu menjadi akses utama pengangkutan logistik," tegas Junaidi.

Untuk pembangunan jalan, PUPR melaksanakan sesuai design yang dibikin Bapenas.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Ajak Dubai Holding Investasi Infrastrukur Pembangunan IKN

Meliputi jalan utama menuju KIPP dan juga jalan besar di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat.

"ROW (Right of Way atau hak jalan) selebar 120 meter dan terdiri enam lajur dan empat lajur," jelas Junaidi.

Di ROW tersebut juga sekaligus disiapkan tunnel dalam tanah seluas 4 meter untuk kabel, saluran air, gas dan lainnya.

"Sehingga tidak ada kabel semrawut di IKN," tegas Junaidi.

Pembangunan jalan dasar, jembatan ditargetkan hingga akhir tahun ini sudah tuntas.

Sehingga dapat digunakan untuk mengangkut logistik pembangunan gedung dan lainnya.

Keyakinan pada tahun 2024 IKN Nusantara sudah bisa dipergunakan bagi Presiden, Wapres dan para menteri berkanto juga ditegaskan Rozali Indra Saputra selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim (PUPR).

Baca juga: Bangun Kantor Presiden dan Istana di IKN Nusantara, PT PP Kantongi Kontrak Baru Rp2,9 Triliun

Menurut Indra, hingga akhir tahun nanti proses kontrak-kontrak untuk mulai membangun istana dan kantor menteri sudah tuntas.

"Tahun depan kita akan mulai membangun gedung-gedung," tegas Indra Saputra.

Pembangunan gedung yakni di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) seluas 6671 hektare.

Sejumlah gedung yang akan dituntaskan hingga 2024 adalah Istana Presiden, Istana Wapres, empat kantor kementerian koordinator, Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, tempat ibadah, dan Bank Indonesia serta Beranda Nusantara.

"Untuk pembangunan istana dan lapangan untuk upacara, kontrak sudah ditandatangani sehingga istana segera dibangun," tegas Indra.

Baca juga: Cara Masuk ke Jagat Nusantara, Akses play.jagat.io dan Daftar untuk Jalan-jalan di Metaverse IKN

Istana Kepresidenan nanti akan berbentuk Garuda yang didesain oleh Nyoman Nuarta.

Pantauan Tribunnews.com di lokasi KIPP di IKN Nusantara, proses pembangunan jalan dasar sudah terbentuk.

Kawasan KIPP sudah diberi pagar pembatas dan terlihat para pekerja dan alat-alat berat sedang bekerja membangun jalan.

Dijelaskan Indra Saputra, selain Istana Kepresidenan dan Istana Wapres, prioritas berikutnya adalah pembangunan gedung Kementerian Koordinator (Kemenko).

Yakni gedung Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Nantinya, konsep penggunaan gedung Kemenko sebelum kantor kementerian terbangun, yakni sharing office.

Baca juga: Ada IKN, Samarinda Diprediksi Jadi Pusat Ekononomi dan Kota Metropolitan Baru Indonesia

"Kementerian di bawah Kemenko masing-masing bisa berkantor bersama, sampai kantor-kantor kementerian terbangun. Jadi sharing office sesuai klaster Kemenko nya," tegas Indra Saputra.

Indra menggambarkan, kementerian yang berada di satu kemenko akan bekerja di gedung yang sama.

Sehingga, bisa saja satu kementerian akan menempati satu lantai sedangkan kementerian lain di lantai yang berbeda.

Sehingga, Indra optimistis target dari Presiden Jokowi untuk pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 digelar di IKN bisa tercapai.

Keyakinan bahwa tahun 2024, IKN Nusantara sudah bisa dipergunakan Presiden, Wapres dan para menteri juga disampaikan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Harya Muldianto.

Baca juga: Ekonom Indef Sebut Pemerintah Harus Kuasai Industri Riset IKN, Jangan Diserahkan ke Swasta

"Kami yakin, sebelum Agustus 2024 sudah terbangun," tegas Indra.

Tugas Balai Wilayah Sungai Kalimantan di IKN antara lain membangun bendungan di Kapuas Semoi sebagai penyedia bahan baku air siap minum di IKN Nusantara.

Untuk Bendungan Kapuas Semoi, proses pembangunannya pada Sabtu (5 November 2022) sudah mencapai 75 persen.

"Bulan Maret nanti bendungan sudah terisi air," jelas Harya Muldianto.

Air di Bendungan Sepaku Semoi nanti akan diolah dan menjadi bahan baku air minum.

"Nantinya air PAM di IKN bukan hanya bersih, melainkan air siap minum di manapun," tegas Harya Muldianto di lokasi Bendungan Sepaku Semoi, Kaltim, Sabtu (5/11/2022).

Selain membangun bendungan, targetnya akan dibangun 9 embung di kawasan IKN.

Baca juga: Tujuan Tony Blair Temui Presiden Jokowi: Sarankan Promosi IKN ke Investor Asing dan Domestik

"Embung-embung itu nanti untuk menampung air hujan dan bisa untuk menyiram tanaman."

Ari Nugroho yang mewakili Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II mengatakan, jumlah pekerja yang akan membangun IKN sebanyak 200 ribu pekerja.

"Di tahun 2023, jumlah pekerja akan mencapai 16 ribu orang dahulu," jelas Ari Nugroho.

Untuk mengerjakan proyek awal di KIPP yakni berupa istana, kantor menteri dll, para pekerja ditempatkan di rumah susun empat lantai.

"Jumlahnya 22 unit tower. Satu tower berisi 700 pekerja," jelas Ari Nugroho.

Sehingga tidak ada bedeng-bedeng kumuh di sekitar proyek.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara

Selain tower, juga akan dibangun hall untuk tempat makan bersama pekerja, klinik, minimarket dll.

Sebelumnya, Presiden Jokowi optimistis perayaan hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Tahun 2024 dapat digelar di ibu kota nusantara (IKN).

Harapan Jokowi disampaikan usai meninjau progres pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 25 Oktober 2022.

Menurut Jokowi saat ini progres pembangunan IKN sudah sangat baik.

"Kalau kerjanya seperti ini saya kira insyaallah bisa, harus optimistis," ujarnya.

Kepala Negara mengungkap bahwa saat ini progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik.

Pembangunan lahan untuk kantor kementerian, gedung presiden dan wakil presiden sudah berproses.

Tidak hanya itu, jalan tol dari Balikpapan ke IKN juga sedang berlangsung.

Jokowi menyatakan bahwa progres secara keseluruhan dapat terlihat pada Januari 2023.

Pada 2022-2024, merupakan pemindahan tahap awal.

Infrastruktur dasar utama yang ditargetkan selesai dibangun dan beroperasi, semisal air dan energi untuk kebutuhan penduduk pionir.

Seperti ASN, TNI, dan Polri yang lebih dulu pindah ke IKN Nusantara.

Pada tahapan ini, gedung Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan pemindahan ASN juga mulai tampak.

Personel TNI-Polri dijadwalkan berkantor di IKN pada triwulan pertama 2023.