Bicara Isu Reshuffle, Pengamat Nilai Wajar Parpol Pendukung Jokowi Desak Nasdem Keluar dari Koalisi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai hal yang wajar jika partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Nasdem keluar dari barisan koalisi.

Apalagi, Nasdem telah mendukung sosok Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, yang diduga membuat hubungan partai besutan Surya Paloh itu dengan Jokowi mulai renggang.

Hal tersebut disampaikan Arifki menanggapi menguatnya sinyal reshuffle atau perombakan kabinet yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Dorongan dari anggota koalisi lainnya agar NasDem keluar dari pemerintahan itu hal wajar dengan kuatnya percaturan politik 2024," kata Arifki, dalam keterangan yang diterima, Minggu (25/12/2022).

Pada sisi lain, anggota koalisi partai yang pendukung pemerintah tentu memanfaatkan peluang ini, agar jatah kursi untuk partainya di tambah jika ada kader partai lain yang keluar.

Namun bagi Jokowi, reshuffle ini bukan hal yang mudah lantaran berdampak pada kepentingan politik menuju 2024.

Baca juga: Kans Andika Perkasa Isi Kursi Menteri Hasil Reshuffle dan Jadi Cawapresnya Anies Baswedan

"Secara pribadi Jokowi tidak terbebani karena tidak lagi maju sebagai capres. Tetapi, narasi politik pasca 2024 tentu akan lebih sulit dan menyebabkan Jokowi atau parpol lain juga berkepentingan," ujar Arifki.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

“Mungkin,” kata Presiden.

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

Respons Nasdem

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tak bermasalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Ali menegaskan reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

"Apa masalahnya? Itu haknya dia (Jokowi) kok," kata Ali kepada Tribunnews.com, Sabtu (24/12/2022).

Terkait kabar dua menteri NasDem diisukan bakal dicopot, Ali meresponsnya dengan santai.

"Kalau Kemudian (Menteri) NasDem direshuffle oleh pemerintah, saya menganggap mungkin kader NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu Jokowi," ucapnya.

Ali menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi yang tak bisa diganggu oleh siapapun.

"Apa masalahnya buat kami? Kan kewenangan copot dan tidak copot Jokowi. Kalau kemudian dia mencopot apa kami harus berani?" ujar dia.

Ia memastikan NasDem berkomitmen terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.

Terbukti, kata Ali, ketika partai besutan Surya Paloh tersebut mendukung Jokowi sejak periode pertama hingga kedua.

"Kami menjaga komitmen itu mendukung Jokowi sejak awal 2014 (periode pertama) sampai dengan 2024 kan," ungkapnya.

Menurut Ali, komitmen tersebut terus dijaga Partai NasDem hingga pemerintahan Jokowi selesai.

"Nah terjaganya komitmen itu bagi kita enggak bisa dilanggar," tuturnya.

Sikap PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP] meminta dua menteri Partai NasDem di kabinet Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin agar dicopot dari jabatannya.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat meminta Jokowi agar mengevaluasi beberapa menterinya. Alasannya kinerja mereka dalam beberapa tahun terakhir tidak menggembirakan.

Djarot mencontohkan kebijakan impor beras di Kementerian Pertanian.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada Djarot saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat kemarin.

Djarot menyarankan agar dua Menteri Jokowi harus dievaluasi, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya agar program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ucapnya.