Reshuffle Kabinet
FX Rudy Bantah Ditawari Pos Menteri saat Bertemu Jokowi di Istana
FX Hadi Rudyatmo, menegaskan tak ada penawaran pos menteri saat dirinya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Theresia Felisiani
Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan dirinya memprediksi bahwa nantinya Jokowi bakal menunjuk Andika Perkasa menjadi menteri.
Nama itu menguat lantaran Andika telah pensiun menjadi panglima TNI beberapa waktu lalu.
"Siapa yang nanti akan masuk? Saya sih melihat kalau Andika kemarin pensiun jadi panglima itu kemungkinan Andika masuk," jelasnya.
Baca juga: Purnatugas dari Panglima TNI, Andika Perkasa Makin Mentereng: Cawapres hingga Peluang Jadi Menteri
Namun begitu, kata Ujang, dirinya tidak bisa memprediksi lebih lanjut siapa sosok figur yang nantinya potensial ditunjuk Jokowi menjadi menteri.
Hal yang pasti, sosok yang ditunjuk itu dinilai loyal terhadap Eks Gubernur Jakarta tersebut.
"Kalau yang lain saya nggak tau yang akan masuk. Tapi itu urusan Jokowi. Biasanya bocoran itu kelihatan saat mendekati reshuffle tersebut. Sekarang sih masih terus berjalan dan bergerak isu reshuffle tersebut. Soal siapa yang masuk ya Jokowi yang tau saya sekedar menganalisa," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.
Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.
“Mungkin,” kata Presiden
Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.
“Ya nanti,” katanya.
Publik Setuju Lakukan Reshuffle
Sementara, dalam temuan Lembaga survei Charta Politika mengungkapkan sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Jokowi melakukan reshuffle.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.
"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).