Jumat, 5 September 2025

Virus Corona

PPKM Dicabut, Jokowi: Masker Tetap Dipakai dan Bansos Dilanjutkan pada 2023

Pemerintah resmi mencabut kebijakan PPKM per Jumat (30/12/2022). Meski PPKM dicabut, masker tetap dipakai dan bansos akan dilanjutkan pada 2023.

SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
PETUGAS BERJAGA - Petugas gabungan saat stand by di pintu masuk Surabaya di bundaran Waru pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hari pertama, Senin (11/1). Pemerintah resmi mencabut kebijakan PPKM per Jumat (30/12/2022). Meski PPKM dicabut, masker tetap dipakai dan bansos akan dilanjutkan pada 2023. 

Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang merupakan bansos rutin dari Kementerian Sosial.

Ada pula bantuan Kartu Prakerja yang akan mengalami perubahan skema pada 2023.

Pada tahun depan, Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema normal dari sebelumnya disalurkan dalam skema bantuan semi-bansos.

Alasan Pemerintah Cabut PPKM

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat konferensi pers terkait pencabutan aturan PPKM, Jumat (30/12/2022).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat konferensi pers terkait pencabutan aturan PPKM, Jumat (30/12/2022). (YouTube Sekretariat Presiden)

Masih dalam keterangannya, Presiden menyebut, status kedaruratan pandemi Covid-19 masih berlangsung sesuai kebijakan Badan Kesehatan Dunia (WHO) meski PPKM dicabut.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan alasan pencabutan PPKM di Indonesia.

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia kini semakin terkendali dilihat dari penambahan kasus baru selama beberapa waktu belakangan ini.

"Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79 persen, dan angka kematian di angka 2,39 persen," beber Jokowi.

Angka-angka ini, lanjut Presiden, berada di bawah standar dari WHO.

Sementara itu, seluruh wilayah di Indonesia saat ini berstatus PPKM Level 1 di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah.

Alasan lainnya karena cakupan imunitas penduduk di Indonesia dinilai tinggi.

"Pencabutan PPKM ini dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk, angkanya di Desember 2021 berada di 87,8 persen, di Juli 2022 berada di angka 98,5 persen."

"Artinya, kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi," ucap Presiden.

Pada sesi tanya jawab dengan awak media, Jokowi kembali menegaskan, kekebalan penduduk dan kondisi Covid-19 di Indonesia menjadi faktor penentuan pencabutan PPKM.

"Karena kita melihat kasus Covid-19 di Tanah Air."

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan