PDIP vs NasDem Memanas Buntut Isu Reshuffle, PPP Tak Mau Ikut Campur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono merespons wacana reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait PDIP yang mendorong dua menteri dari Partai NasDem agar undur diri, Mardiono mengatakan PPP tak ikut campur.

"Kami tidak berkompeten untuk mencampuri itu," kata Mardiono saat ditemui di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Ia menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang telah diamanatkan undang-undang (UU).

"Itu kan harus kita hormati karena itu kan juga UU bahwa (reshuffle) menteri itu menjadi hak prerogatif presiden. Ya kami tidak mencampuri itu," ujar Mardiono.

Mardiono menjelaskan kalaupun diminta masukan Presiden Jokowi, pihaknya hanya bisa mengusulkan.

"Kemudian kalau seandainya kami diminta usulan oleh Pak Presiden ya kami dalam batas mengusulkan saja. Tapi kami tidak punya hak untuk menentukan karena itu hak prerogatifnya Pak Presiden," ungkap dia.

PDIP vs NasDem Memanas

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi.

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Jokowi Santai Dicecar Soal Reshuffle Kabinet, NasDem PDIP Saling Sindir

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yamg disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.