Gus Choi Akui Isu Reshuffle untuk Copot Menteri dari Nasdem Bukan Sekadar Isapan Jempol: Kami Siap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan sekadar isapan jempol.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie atau Gus Choi.

Gus Choi pun mengaku NasDem sudah siap jika nantinya ada menterinya yang di-reshuffle oleh Jokowi.

"Bagi NasDem nggak ada masalah (reshuffle), kabar itu bukan kabar angin atau memang kabar beneran," kata Gus Choi di Kopi Politik, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2023) kemarin.

"Nah tapi kita sudah siap semua. Kita diajak siap setiap mengambil keputusan, itu kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya, itu sudah dihitung plus minusnya jadi gak ada masalah."

Gus Choi menyatakan pihaknya akan menerima segala konsekuensi atas dukungan partainya kepada Anies Baswedan.

Namun, NasDem akan memberikan catatan khusus kepada Jokowi.

"Itu enggak perlu sakit hati, gak perlu baper, biasa aja hanya meskipun biasa saja tetap ada catatan 'oh begini cara berpolitiknya' 'oh ini kurang dewasa' jadi tetap ada penilaian tapi kesiapan tetap harus ada," kata Gus Choi saat ditemui di Kopi Politik, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2023).

Menurutnya, partai NasDem telah menghitung setiap langkah politik maupun konsekuensi atas keputusan yang diambil.

Namun, dia mengingatkan kursi menteri NasDem merupakan hak atas dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019 lalu.

Baca juga: Politikus NasDem Sebut Jokowi Bukan Raja, Harus Izin Dulu ke Surya Paloh Sebelum Lakukan Reshuffle

"Kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya itu sudah dihitung plus minusnya jadi enggak ada masalah, cuma itu tadi saya ingin menegaskan presiden punya hak pengusung juga punya hak," ungkapnya.

Namun demikian, Gus Choi mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah raja.

Karena itu, partai pengusung yang telah membantu memenangkan Jokowi punya hak untuk diajak bicara soal reshuffle.

Baca juga: Pengamat Prediksi Reshuffle Menteri dari Nasdem Bakal Terjadi, Tinggal Tunggu Waktu Saja

"Intinya adalah presiden bukan raja, presiden punya hak memang iya punya hak, tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk bermusyarawah," katanya.

Diketahui, Jokowi kembali tidak membantah adanya isu reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Kali ini ia menyebut reshuffle akan dilakukan besok, tanpa menyebutkan tanggal pastinya.

"Besok. Ya besok, bisa Jumat bisa Senin bisa Selasa bisa Rabu," kata Jokowi saat mengunjungi Blok Rokan di Dumai, Riau, Kamis, (5/1/2023).

Sementara itu desakan reshuffle mengalir kuat dari sejumlah politikus PDIP terhadap menteri dari Partai NasDem.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan supaya pemerintah mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurutnya evaluasi dua menteri ini tidak hanya didasarkan pada kinerjanya.

Namun, asal partai menteri tersebut, yakni NasDem, juga mempengaruhi usulan reshuffle.

Usai mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, desakan terhadap partai NasDem untuk keluar dari koalisi pendukung Jokowi menguat, satu di antaranya berasal PDIP.

Buah simalakama

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, Partai NasDem bisa membongkar aib Presiden Joko Widodo (Jokowi), bila tiga menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Maju.

"Bagi saya Jokowi bak simalakama, maju kena mundur kena. Saya kira NasDem bisa bongkar bobrok atau aib Jokowi di kementeriannya (apabila direshuffle)," kata Jerry kepada wartawan, Sabtu (7/1/2023).

Menurut Jerry, Jokowi akan berpikir banyak apabila me-reshuffle menteri dari Partai NasDem.

Sebab, jasa partai besutan Surya Paloh tersebut sangat besar kepada Presiden Jokowi.

"Tapi Jokowi bakal pikir-pikir, lantaran jasa NasDem saat mantan Wali Kota Solo ini jadi presiden sangat besar," ujarnya.

Baca juga: NasDem Mengaku Tak Baper Jika Menterinya Harus Direshuffle, Tapi Berikan Catatan Ini Kepada Jokowi

Jerry menyarankan Jokowi tak melakukan reshuffle, hingga masa jabatannya sebagai presiden berakhir.

"Jadi menurut saya, sebaiknya menteri NasDem dipertahankan sampai akhir masa jabatan. Tapi persoalannya Jokowi sedang geram sama NasDem," paparnya.

Meski demikian, ia menuturkan semuanya tergantung Jokowi, apalagi PDIP sudah mendesaknya untuk mereshuffle kabinet.

"Saya kira semua tergantung Jokowi. Tapi bisa saja terjadi reshuffle menteri-menteri NasDem jika didesak PDIP," ucap Jerry.

Jerry menambahkan, alasan reshuffle menteri dari Partai NasDem tak terlepas dari dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres).

"Alasan reshuffle tak lepas NasDem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres NasDem," ulasnya.

Bukan Soal Anies

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden (capres) seharusnya tak jadi alasan Presiden Joko Widodo mencopot menteri-menteri asal partai restorasi itu.

Sebaliknya, rencana Nasdem untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dipertimbangkan sebagai dasar presiden merombak menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis lalu.

Menurut Yunarto, sulit bagi Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi, sementara mereka berencana berkoalisi dengan partai oposisi untuk Pemilu 2024.

Logikanya, jika Nasdem berniat bekerja sama dengan oposisi, partai pimpinan Surya Paloh itu sudah punya pandangan yang berbeda soal pemerintahan kini.

Ihwal megaproyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) misalnya, pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda terkait ini.

Nasdem dinilai sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan mereka bermain di dua kaki, menjadi bagian dari pendukung pemerintahan, sekaligus punya rencana berbesan dengan partai oposisi.

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?" ujar Yunarto.

Apalagi, kata Yunarto, Nasdem, Demokrat, dan PKS mengusung nama "Koalisi Perubahan" untuk kongsi mereka. Ini semakin menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan kini dan rencana koalisi mendatang.