Sempat Viral, Seruan Tolak Bayar Pajak Dinilai dapat Menghambat Pertumbuhan & Pembangunan Indonesia

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Aktivis Nusantara turut merespons perihal seruan stop bayar pajak yang belakangan ini diserukan oleh publik, imbas dari adanya anak Ditjen Pajak Kemenkeu yang memamerkan kendaraan mewah di sosial media.

Koordinator Jaringan Aktivis Nusantara Romadhon Jasn mengatakan, seruan tersebut termasuk sikap kurang bijak dan merupakan bentuk tidak mencintai Indonesia.

Sebab menurutnya, pajak merupakan instrumen yang dimanfaatkan negara untuk pembangunan.

"Negara kita sendiri dan pajak mengurusinya. Hashtag #stopbayarpajak, berarti tidak ingin lihat Indonesia tumbuh, Indonesia maju dan Indonesia bagus," kata Romadhon dalam keterangannya, Rabu (1/3/2023).

Dirinya menyebut, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu sejatinya turut dirasakan oleh masyarakat juga melalui pendidikan, layanan kesehatan dan fasilitas infrastruktur.

Bahkan selama pandemi covid-19 dan saat ini terjadi kenaikan harga energi, uang pajak menjadi bantalan untuk meredam tekanan tersebut.

"Kemudian, saat ini uang pajak digunakan untuk meredam kenaikan harga minyak dunia, sehingga tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite dan solar," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, ajakan stop bayar pajak ini didasari karena kekecewaan yang terjadi akibat kasus anak pegawai pajak Mario Dandy Satrio.

Baca juga: ASN Tajir Rafael Alun Trisambodo Tiba di Gedung KPK, Begini Penampilannya 

Bahkan, seruan ini sempat viral di media sosial.

Seruan ini juga turut direspons oleh beberapa tokoh termasuk Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.

Said Aqil menyerukan aksi tak bayar pajak jika mantan Ditjen Pajak sekaligus ayah Mario Dandy yakni Rafael Alun Trisambodo terbukti menyelewengkan dana pajak.

Meskipun demikian menurut Romadhon, tidak harus semua permasalahan itu dikaitkan dengan pembayaran pajak.

Terlebih, Mentri Keuangan Sri Mulyani juga telah meminta Ditjen Pajak untuk mengklarifikasi harta kekayaan para jajarannya guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

"Semua sudah disampaikan oleh Dirjen Pajak, bahwa apa yang menjadi kecurigaan dapat dipertanggungjawabkan dan semua terbuka, kita kawal dan lapor jika ada pelanggaran dan kita dukung bersama-sama, jika memang jujur dan bersih," tutupnya.