Syarat Penerima Bansos Jelang Ramadan 2023 dari Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan sosial selama 3 bulan kepada masyarakat menjelang bulan Ramadan 2023.

Hal itu mengingat memasuki periode bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023 akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan.

Bansos tersebut merupakan satu di antara langkah-langkah antisipatif pemerintah untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023.

"Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan," ujar Airlangga secara virtual dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu (5/3/2023), dikutip dari ekon.go.id.

Tak hanya bantuan berupa beras, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan regulasi pemberian bansos berupa telur dan ayam.

"Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya" lanjutnya.

Baca juga: Pemerintah akan Salurkan Bansos Selama 3 Bulan Jelang Ramadan 2023, Ini Cara Cek Penerimanya

Airlangga mengatakan, bansos tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan,"

Selain menggelontorkan bansos, pemerintah juga memantau harga bahan pokok.

"Pertama, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi," tambah Airlangga.

Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian pada tahun 2023 dan 2024.

"Dan terakhir tentu dukungan dari para bankir dalam bentuk moral suasion."

"Dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga."

"Terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga terkait dengan pembelanjaan bisa dilakukan secara bijaksana,"

"Sehingga tidak terjadi overbuying akibat misinformasi," tegas Airlangga.

(Tribunnews.com, Widya)