Kamis, 2 Oktober 2025

Dugaan Korupsi di BAKTI Kominfo

Surya Paloh Akan Konsultasi ke KPU Soal Nasib Pencalegan Johnny G Plate di Pemilu 2024

KPU menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah untuk menjawab nasib pencalegan Johnny G Plate.

WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh didampingi sejumlah pengurus partai menggelar jumpa pers terkait penahanan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023). Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo, Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang merugikan negara hingga mencapai Rp 8 triliun. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bakal segera berkonsultasi dengan KPU perihal pencalegan Johnny G Plate di Pemilu Serentak 2024.

Hal ini dilakukan usai Johnny ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tower base transceiver station (BTS) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Sebagai informasi, Nasdem mendaftarkan Sekretaris Jenderal mereka, Johnny G Plate sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI di Pemilu 2024 untuk daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur I.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Penetapan Tersangka Johnny G Plate Sidikit Banyak Pengaruhi Elektabilitas NasDem

"Terkait masa pencalegan ini kita akan konsultasikan dengan KPU," kata Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Paloh pun mengatakan jika KPU tetap membolehkan Johnny menjadi bacaleg atas dasar praduga tak bersalah, maka Nasdem juga akan mengikutinya. Publik pun diminta menghormati azas tersebut.

"Kalau memang KPU menyatakan oke kita akan langsung adjust presumption of innocence (praduga tidak bersalah) jelas itu," ungkapnya.

Tanggapan KPU Soal Pencalegan Johnny G Plate Usai Jadi Tersangka

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan KPU menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah untuk menjawab nasib pencalegan Johnny G Plate.

Pasalnya terang Idham, berdasarkan aturan UU Pemilu maupun Peraturan KPU (PKPU), yang bersangkutan harus telah dijatuhi hukuman inkrah untuk KPU bisa menyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS.

Jika status inkrah tersebut belum dijatuhkan pengadilan kepada Johnny G Plate, maka KPU akan tetap memeriksa dokumen persyaratan yang bersangkutan dalam proses verifikasi administrasi (vermin).

"Dalam aturan itu harus berkekuatan hukum tetap, harus berstatus putusan hukum tetap, inkrah namanya, kalau dalam undang-undang pemilu maupun peraturan KPU," kata Idham.

Namun KPU pun meyakini Nasdem akan mempertimbangkan aspek politik jika tetap mencalonkan Johnny G Plate.

KPU pun mempersilakan Partai Nasdem untuk mengganti nama Johnny G Plate dari daftar bacaleg. Penggantian itu bisa dilakukan saat tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada 6 hingga 23 Agustus 2023 mendatang, serta saat pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 24 September hingga 3 Oktober 2023.

"Pergantian bisa dilakukan di masa pencermatan DCT dan masa pencermatan DCT. Selama ada SK (Surat Keterangan) persetujuan DPP partai yang bersangkutan," lanjut Idham.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved