Demokrat Tolak Ide Percepatan Pembangunan: Masyarakat Menginginkan Perubahan

Sebab, beberapa sektor penting di pemerintahan kata dia, saat ini sedang mengalami pelambatan hingga kemunduran.

"Jadi melihat potret pemerintahan Pak Jokowi yang mengalami perlambatan dan pemunduran ini, justru yang paling pas dan relevan adalah melakukan Perubahan dan Perbaikan. Perlambatan itu antitesis dari percepatan," tukas dia.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno alias Sandiaga Uno menyatakan, dirinya akan menetapkan konsep percepatan pembangunan bukan untuk perubahan.

Pernyataan itu disampaikan Sandiaga Uno saat disinggung terkait adanya potensi dirinya disandingkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Adapun salah satunya, disandingkan oleh Anies Baswedan yang merupakan bakal capres dari Koalisi Perubahan.

Alasan Sandiaga Uno menerapkan konsep percepatan pembangunan itu karena dirinya melihat adanya potensi Indonesia menjadi negara maju.

"Capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita, kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi," kata Sandiaga Uno saat ditemui di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Kesempatan untuk meraih Indonesia Emas tersebut, kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu hanya memerlukan waktu singkat, yakni 15 tahun atau pada 2045.

Oleh karenanya, jika pembangunan yang ada saat ini diubah, dikhawatirkan bakal menghilangkan potensi tersebut.

"Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi peningkatan," ucap dia.

Sandiaga pun enggan menjawab apakah sikap itu menandakan dirinya tidak sepakat dengan visi yang dibawa koalisi perubahan yang kini mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden.

Ia hanya menyatakan, data menunjukkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi memiliki tingkat kepuasan yang tinggi di masyarakat.

"Nanti tentunya pimpinan partai politik yang akan menentukan. Tetapi ini berdasarkan data yang saya miliki dan pengalaman yang saya lalui selama ada di kabinet Indonesia maju. Dan capaian capaian yang berbuah terhadap tingkat kepuasan kepada pemerintah Jokowi di angka hampir 80 persen," pungkasnya.

Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan terhadap Jokowi-Maruf 70 Persen

Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berada di angka 70,1 persen.