Demokrat Tolak Ide Percepatan Pembangunan: Masyarakat Menginginkan Perubahan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menanggapi pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno alias Sandiaga Uno, terkait konsep percepatan pembangunan yang akan dibawanya jika maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Partai Demokrat menyatakan, tidak sepakat jika konsep itu yang akan diutamakan, dibandingkan konsep perubahan dalam kepemimpinan selanjutnya.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang turut menyampaikan, perbandingan kepemimpinan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan mengkritisi pernyataan tidak setuju ide perubahan dan lebih memilih ide percepatan pembangunan. Untuk mendapatkan gambaran yang memadai, kita bandingkan pemerintahan Pak SBY dan Pak Jokowi," kata Kamhar saat dimintai tanggapannya, Kamis (1/6/2023).

Dalam gambarannya itu, Kamhar turut menyampaikan data perbandingan kinerja 8 tahun SBY saat menjabat sebagai Presiden dengan pemerintahan Jokowi saat ini.

Adapun, salah satu bidang yang dijadikan fokus oleh Kamhar yakni sektor ekonomi, angka kemiskinan hingga hutang negara.

"Di masa pak SBY Produk Domestik Bruto naik 275 persen sementara di masa Jokowi hanya naik 85%. Pendapatan negara juga naik 231% di masa SBY sementara di masa Jokowi hanya naik 69%," kata Kamhar.

"Angka kemiskinan turun 5 persen di masa SBY sementara di masa Jokowi hanya turun 1,35 persen," lanjutnya.

Selanjutnya, untuk angka pengangguran kata dia, di era SBY turun sebanyak 3,73 persen dibandingkan pemerintah sebelumnya.

Baca juga: Namanya Tak Masuk Bursa Cawapres Anies Baswedan, Sandiaga Uno Beri Kode Siap Dampingi Ganjar Pranowo

Sementara kata Kamhar, di pemerintahan Jokowi, angka pengangguran itu justru naik 0,22 persen.

"Tak hanya itu, Pak Jokowi juga berhasil mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang Indonesia merdeka sebesar Rp. 7.879 triliun," katanya.

Lebih jauh, Kamhar juga menyoroti beberapa kondisi yang menurut pihaknya malah mengalami kemunduran di era Presiden Jokowi.

"Kita belum berbicara kehidupan politik dan demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penguatan kelembagaan, sistem ketatanegaraan dan sebagainya yang juga mengalami kemunduran," tutur dia.

Kamhar lantas merujuk data tersebut, dengan mengklaim kalau, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah perubahan.