PAN Sebut Kekhawatiran Soal Cawe-cawe Jokowi Muncul dari Kelompok Antitesa

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melakukan penyimpangan kekuasaan atau abuse of power.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi menyikapi cawe-cawe Jokowi dalam kontestasi politik 2024.

"Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik. Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Viva Yoga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/6/2023).

Perihal cawe-cawe itu sendiri, kata dia, secara yuridis tidak ada aturan dan Undang-undang yang dilarang Presiden Jokowi.

Termasuk kata dia terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur mengenai mekanisme, prosedur, dan proses pilpres.

Baca juga: Jokowi Bicara Keberhasilan Indonesia Lewati Krisis, Fondasinya Pancasila

"Secara yuridis, tidak ada aturan dan Undang-undang yang dilarang, terutama Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Secara etis, tidak ada norma dan kepatutan yang dilanggar," kata Viva Yoga.

Dengan adanya pro kontra soal cawe-cawe ini, Viva menuding kalau hal tersebut muncul karena adanya kekhawatiran kelompok antitesa Presiden Jokowi.

Baca juga: Anies Disebut Khawatir Cawe-cawe Jokowi, PKB: Khawatir Apanya, Khawatir Elektoralnya Tak Naik?

Kelompok tersebut yang menurut Viva, merasa khawatir karena banyaknya masyarakat yang merasa puas dengan kinerja pemerintah saat ini berdasarkan hasil survei.

"Jangan-jangan ada rasa kekhawatiran dari 'kelompok antitesa presiden' dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi, 74,5 persen (Populi Centre) akan berpengaruh secara elektoral akibat Jokowi effect," kata dia.

"Sehingga, membuat opini character assasination terhadap figur Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi," sambungnya.

Padahal menurut Viva Yoga, Presiden Jokowi boleh bersikap tidak netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab, Presiden Jokowi ikut terlibat dalam memastikan kontestasi politik agar bisa berjalan secara damai.

"PAN berharap Presiden Jokowi tidak boleh bersikap netral terhadap pemilu. Presiden mesti juga ikut terlibat dan bertanggungjawab agar pemilu 2024 berjalan secara luber, jurdil, aman, damai, dan bahagia," kata dia.

Presiden Jokowi bicara soal cawe-cawe saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan dirinya ikut cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara.

GM News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha mengatakan dalam pertemuan tersebut Jokowi lebih dari 7 kali mengatakan cawe-cawe.

"Ya cuma cawe-cawe sih. Ada lebih dari 7 kali pak presiden mengatakan cawe-cawe,” kata Yogi Nugraha, usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Yogi mengatakan dalam pertemuan tersebut Jokowi menekankan ikut cawe-cawe karena menyangkut kepentingan nasional.

Awalnya Jokowi membicarakan soal momentun penting dalam 13 tahun ke depan.

Negara-negara yang nemiliki momentum 13 tahun tersebut yang akan naik atau tumbuh.

“Kemudian dikaitkan lah dengan soal Capres. Tadi (Jokowi) mengatakan begini "pemimpin di tahun 2024, 2029, dan 2034 itu sangat krusial untuk mewujudkan 13 tahun,” katanya.

"Ya saya untuk hal ini, (momentum 13 tahun), saya (Jokowi) harus cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," imbuh Yogi.

Menurut Yogi dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe bukan berarti akan abuse of power menggunakan perangkat negara mencampuri urusan Pilpres.

Jokowi akan menggunakan cara yang baik dan elegan dalam cawe-cawe politiknya.

“Bahwa saya punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik,” kata Yogi menirukan pernyataan Jokowi.

Hal senada diungkapkan Pemred Tv One Karni Ilyas.

“Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang,” kata Karni Ilyas usai pertemuan.

Jokowi kata Karni mengatakan bahwa Cawe-cawe di Pilpres 2024 bukan untuk kepentingan pribadi.

Jokowi mengklaim ikut cawe cawe untuk kepentingan nasional.

“Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” katanya.

Begitu juga menurut pegiat media sosial Helmy Yahya yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Jokowi kata dia mengakui ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

“Tentang cawe cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe,” ujarnya.

Terpisah, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin pun mengklarifikasi maksud ucapan Presiden Jokowi soal cawe-cawe.

Ia mengatakan konteks Presiden Jokowi berbicara seperti itu yakni ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan demokratis.

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, konteksnya adalah Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata Bey, Selasa (30/5/2023).

Ia mengatakan Jokowi berkepentingan memastikan pemilu terselenggara dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," katanya.

Bey mengatakan Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara bebas dan adil.

Karena itu, Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.

"Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online," katanya.

Terkait Pilpres nanti, Bey mengatakan Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat.

Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.