Soal Cawe-cawe Pemilu, Mahfud MD: Anies Baiknya Kompakan Koalisi, Biar Nggak Dijegal Internal

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan melakukan penjegalan terhadap pasangan calon (paslon) capres atau cawapres yang didaftarkan dalam Pemilu 2024.

Pemerintah justru ikut serta menjaga dan melindungi hak-hak setiap paslon.

Hal itu diungkap Mahfud MD setelah selesai memimpin upacara di Lapangan Pancasila, Ende, NTT pada Kamis (1/6/2023).

"Tidak ada (niatan pemerintah) menjegal (salah satu paslon), itu tidak ada. (Justru) kita lindungi hak-haknya," ujar Mahfud MD dikutip dari Kompas Tv.

Baca juga: Terkait Capres, PAN Dinilai Hanya Ikut pada Arahan Presiden Jokowi 

Menurut Mahfud, hal ini biasa terjadi menjelang kontestasi.

"Itu bagian dari perlombaan dari kontestasi politik."

"(Seseorang) yang mengatakan ini juga mungkin (bermaksud) biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit," ujar Mahfud.

Diketahui, kekhawatiran pemerintah ikut cawe-cawe dan bakal menjegal salah satu paslon itu muncul dari kelompok antitesa pemerintah.

Dalam hal ini partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan.

Justru, Mahfud mengingatkan Anies Baswedan untuk selalu kompak bersama seluruh pendukungnya.

"(Saya katakan) Anies, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ungkap Mahfud Md.

Baca juga: Gaji PNS, TNI, Polri dan Pensiunan akan Naik, Diumumkan Jokowi pada Agustus 2023

Kelompok Antitesa Pemerintah

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melakukan penyimpangan kekuasaan atau abuse of power, dalam hal ini melakukan upaya untuk menjegal salah satu paslon.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi menyikapi cawe-cawe Jokowi dalam kontestasi politik 2024.

"Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik.