LPSK Sebut Tak Ada Mekanisme yang Mengatur Terkait Pengawasan Biaya Restitusi yang Digunakan Korban

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut bahwa tidak ada pengawasan khusus dalam penggunaan biaya restitusi jika nantinya telah dibayarkan Mario Dandy Cs kepada korban David Ozora.

Adapun hal itu diungkapkan Ketua Tim Penghitung Restitusi LPSK Abdanev Jova pada saat memberi kesaksiannya di sidang kasus penganiayaan Mario Dandy dan Shane Lukas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Terkait hal ini sebelumnya Jova dicecar pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menanyakan bagaimana pengawasan biaya restitusi itu agar digunakan sesuai dengan proyeksi yang ditentukan LPSK.

"Bagaimana mekanisme pengawasannya?," tanya Jaksa.

Kemudian Jova mengatakan, bahwa semua restitusi yang diatur oleh sistem perundang-undangan tidak diatur mengenai mekanisme pengawasan.

"Semua restitusi dari beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur terkait pengaturan pengawasan penggunaan uang restitusi itu," jawab Jova di persidangan.

Selain itu dirinya juga menjelaskan, bahwa beban biaya restitusi itu dibebankan kepada tiga terdakwa dalam kasus penganiayaan David Ozora dan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Adapun beban restitusi itu dibagi berdasarkan masing-masing peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.

"Restitusi ini ditujukan kepada para terdakwa. Yang kedua cara menilai, di Perma diatur cara membagi bedasarkan peran. Untuk besaran peran kita serahkan ke majelis hakim," ujarnya.

Perihal restitusi ini sebelumnya LPSK telah membeberkan bahwa total restitusi yang diajukan terkait kasus penganiayaan David Ozora mencapai ratusan miliar rupiah.

"Total penghitungan kewajaran LPSK Rp 120.388.911.030," ujar Jova.

Total Rp 120 miliar itu terdiri dari tiga komponen, yakni: ganti rugi atas kehilangan kekayaan, pergantian biaya perawatan medis atau psikologis, serta penderitaan.

Di antara tiga komponen tersebut, penderitaan memperoleh nilai tertinggi, yaitu Rp 118 miliar.

"Terkait penderitaan 50 miliar (yang diajukan keluarga korban), tim menilai bukti kewajaran 118 miliar 104 juta sekian," ujar Jova.

Kemudian komponen ganti rugi atas kehilangan kekayaan yang dimohonkan Rp 40 juta, tim LPSK memberikan nilai kewajaran Rp 18.162.000.
Adapun komponen pergantian biaya perawatan medis atau psikologis dari Rp 1.315.545.000, tim menilainya menjadi Rp 1.315.660.000.

Komponen penderitaan memiliki nilai terbanyak karena kondisi David yang menderita difuse axonal injury yang tidak menyebabkan cacat permanen.

Berdasarkan proyeksi penghitungan rumah sakit nilai perawatan yanh diperlukan selama setahun mencapai Rp 2,18 miliar.

Kemudian mengingat hanya 10 persen yang sembuh, tim kemudian menghitung perkiraan jangka waktu.

Baca juga: Bagaimana jika Mario Dandy Tak Bisa Bayar Restitusi Rp 120,3 Miliar ke David? Ini Kata LPSK

"Merujuk dari umur, ini data BPS Provinsi DKI Jakarta, rata-rata hidup itu 71 tahun. Kemudian 71 tahun ini dikurangi dengan umur korban 17 tahun. Artinya ada proyeksi selama 54 tahun korban ini menderita," katanya.

Dari 54 tahun itu, kemudian tim LPSK mengalikan dengan Rp 2,18 miliar yang diperoleh dari Rumah Sakit Mayapada, tempat David dirawat.

"Dan hasilnya adalah 118.104.480.000 rupiah," ujarnya.