Jadi Model Program DRPPA, Desa Wedomartani Berdayakan Perempuan Serta Lindungi Anak dari Kekerasan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Delegasi peserta ASEAN Gender Mainstreaming Conference kunjungi Desa Wedomartani di kabupaten Sleman Yogyakarta.

Desa Wedomartani, merupakan satu dari 138 desa model program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Program DRPPA ini merupakan inisiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA).

Baca juga: Dukung Program DRPPA, LaNyalla Dorong Masyarakat Desa Melek Kesetaraan Gender

Kehadiran DRPPA bertujuan memberikan ruang bagi perempuan untuk memberdayakan diri, serta menjaga anak-anak di desa dari segala bentuk tindak kekerasan. 

Lurah Desa Wedomartani, Teguh Budiyanto ungkap desa yang ia pimpin menyediakan anggaran 500 juta rupiah pada tahun 2023 dari dana desa untuk pengembangan DRPPA.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Sebut Pernikahan Usia Dini Berisiko Tinggi Melahirkan Anak Stunting

Setidaknya ada 10 indikator yang perlu dipenuhi untuk menjadi DRPPA. 

Pertama, pengorganisasian perempuan dan anak. 

Perempuan dan anak di desanya dilibatkan dalam 17 organisasi di desa.

Di antaranya seperti Relawan SAPA, PKK, Satgas PPA, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, satgas anti narkoba, Desa Prima dan PUSPAGA. 

Kedua, mendata anak berdasarkan usia. 

"Kami juga sudah memiliki rumah data termasuk data terpilah perempuan dan anak yang membantu kami lebih menajamkan program desa,” ungkap Teguh pada kunjungan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA),dalam rangkaian acara ASEAN WPS Summit: High Level Dialogue di Yogyakarta, Rabu (4/6/2023).

Baca juga: Menteri PPA Gusti Ayu Paparkan Isu Krusial RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Ketiga, membuat regulasi pendukung DRPPA. Keempat, membuat anggaran DRPPA pada 2023. 

Kelima, melibatkan perempuan dalam instansi kelurahan. 

"Untuk tata kelola, dari 55 pamong atau pegawai keluarahan terdapat 11 pamong perempuan," kata Teguh. 

Keenam, terdapat kelompok perempuan wirausaha. Ketujuh, menghadirkan kelompok pengasuhan berbasis hak anak. 

Kedelapan, membentuk posko dan pusat bantuan bagi kasus kekerasan perempuan dan anak serta, tindak pidana perdagangan orang.

Kesembilan, tidak ada pekerja anak dan terakhir tidak ada perkawinan anak. 

Dalam study visit ini, delegasi ASEAN berkesempatan berdialog dan melihat secara langsung aktifitas organisasi-organisasi yang dibentuk di desa.

Pada kesempatan yang sama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga beri apresiasi pada pencapaian pada setiap perempuan di desa Wedomartani. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen luar biasa dari kepala desa dan aparat desa di Desa Wedomartani untuk mencapai 10 indikator yang dipersyaratkan dalam DRPPA," ungkap Bintang. 

"Keberhasilan penerapan DRPPA di sini kita harapkan bisa menjadi inspirasi bagi desa dan kelurahan lain di Provinsi DI Yogyakarta,” sambung Bintang.

Baca juga: Unit PPA Polres Sumedang Tangani Kasus Siswa SMP Rudapaksa Balita

DRPPA Menjawab 5 Isu Arahan Presiden

Bintang menambahkan bahwa konsep awal DRPPA adalah untuk menjawab 5 isu arahan Presiden yang diamanatkan kepada KPPPA.

Isu pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak.

Ketiga,penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Keempat penurunan pekerja anak dan terakhir pencegahan perkawinan anak. 

"Disini tantangan terbesar adalah memberdayakan perempuan terlebih dahulu baik secara finansial dan ketrampilan lainnya," tegas Bintang. 

Selain itu faktor penghambat lainnya adalah budaya patriarki yang masih mengakar. 

“Budaya patriarki masih menjadi penghalang besar. Kita ingin perempuan dan anak ikut menjadi subyek, terlibat dalam pembangunan. Mulai dari perencanaan hingga eksekusi," tutur bintang. 

Bintang menghimbau pada masyarakat untuk beri perempuan dan anak kesempatan untuk mengeluarkan pendapat.

Perempuan dan anak perlu terlibat dalam rencana desa.

"Mereka (perempuan dan anak) yang lebih tahu masalah mereka, apa yang mereka butuhkan dan solusi yang terbaik," kata Bintang lagi. 

Selain itu, DRPPA ini sekaligus juga merupakan upaya untuk menghilangkan stigma pada perempuan bahwa perempuan tidak bisa memimpin. 

Pihaknya ingin melihat sejauh mana kemampuan perempuan saat menjadi pemimpin dan prestasi apa saja yang bisa dihasilkan. 

"Hal ini yang kita ingin tunjukkan kepada para delegasi dari negara anggota ASEAN dan observer (pengamat) bahwa kesejahteraan dimulai dari pemberdayaan perempuan,” tutup Bintang.