Suspek Hantavirus di Yogyakarta Negatif, DPR Tetap Minta Pemerintah Waspada

Ringkasan Berita:

• Komisi IX DPR RI meminta pemerintah tetap memperkuat sistem surveilans penyakit menular meski warga asal Kulon Progo DIY yang sempat diduga terpapar hantavirus telah dipastikan negatif
• Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengapresiasi langkah cepat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut
• Charles menilai kasus ini tetap menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk memperkuat kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR RI meminta pemerintah tetap memperkuat sistem surveilans penyakit menular meski warga asal Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang sempat diduga terpapar hantavirus telah dipastikan negatif.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris, mengapresiasi langkah cepat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut.

Baca juga: Puan Khawatir Hantavirus Meluas Seperti COVID-19, Minta Pemerintah Antisipasi

“Terkait informasi suspek hantavirus di DIY yang kemudian telah dipastikan negatif oleh Dinas Kesehatan, tentu kita mengapresiasi langkah cepat dan transparan dari Dinkes DIY dalam melakukan pemeriksaan dan memastikan kondisi tersebut,” kata Charles kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Meski hasil pemeriksaan menunjukkan negatif, Charles menilai kasus ini tetap menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk memperkuat kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular.

Legislator PDIP itu menekankan pemerintah perlu memastikan sistem deteksi dini berjalan optimal hingga tingkat daerah, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan dan laboratorium.

Selain itu, ia meminta mekanisme pelaporan dan respons cepat terhadap kasus penyakit menular terus diperkuat agar potensi penyebaran virus dapat diantisipasi lebih awal.

Tak hanya di dalam negeri, Charles juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas negara dalam memantau perkembangan penyakit menular global.

“Pemerintah juga perlu terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan otoritas kesehatan di berbagai negara serta lembaga kesehatan internasional untuk memonitor perkembangan dan penyebaran virus ini secara global,” katanya.

Menurut Charles, langkah tersebut penting agar Indonesia mampu menyiapkan respons kesehatan masyarakat secara cepat dan tepat jika sewaktu-waktu muncul ancaman wabah baru.

“Ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun otoritas kesehatan,” pungkasnya.

Baca juga: WHO Tegaskan Hantavirus Bukan seperti Covid-19, Minta Warga Tak Panik

Sebelumnya, Kemenkes merilis data bahwa ada 2 kasushantavirus yang masih dalam pemeriksaan.

Sebanyak 23 kasus tersebut tersebar di sembilan provinsi, yakni DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.

“Ini situasi nasional. Ada 23 positif, tiga kematian, sisanya sembuh. Sisa dua kasus suspek sudah terkonfirmasi negatif,” ujarnya.

Berikut sebaran hantavirus selama 2024 – 2026:

• Jakarta sebanyak 6 kasus
• Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 6 kasus
• Jawa Barat sebanyak 5 kasus
• Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 kasus
• Kalimantan Barat sebanyak 1 kasus
• Sumatera Barat sebanyak 1 kasus
• Sulawesi Utara sebanyak 1 kasus
• Banten sebanyak 1 kasus
• Jawa Timur sebanyak 1 kasus