Pilpres 2024
Anas Urbaningrum Tak Setuju Anies Baswedan Dijegal Jadi Capres, Begini Alasannya
Anas Urbaningrum mengaku tidak setuju Anies Baswedan dijegal menjadi calon presiden (capres) untuk maju di pemilihan presiden 2024 mendatang
Penulis:
Igman Ibrahim
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengaku tidak setuju Anies Baswedan dijegal menjadi calon presiden (capres) untuk maju di pemilihan presiden 2024 mendatang.
Anas pun memiliki alasan tersendiri mengenai hal tersebut.
Anas mengaku telah mencermati mengenai isu penjegalan terkait pencapresan Anies selama mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Selepasnya dari penjara, Ia pun kembali menelaah mengenai isu penjegalan tersebut.
Hasilnya, kata Anas, Ia tidak merasa ada satu pun capres yang dijegal oleh pihak tertentu. Baginya, tudingan tersebut dinilai tidak tepat.
Saat ini belum ada satu pun koalisi yang telah resmi mengusung capres dan cawapres. Karena itu, jika nantinya ada koalisi yang gagal mengusung capres cawapres, maka bukan berarti adanya penjegalan.
"Sejauh yang saya amati, bertahun-tahun di Bandung, 3 bulan dari Jakarta. Lebih dekat nih ya. Dulu agak jauh dari Bandung beberapa tahun kemudian tiga bulan dari Jakarta, menurut saya tidak ada satu pun capres atau bacapres yang dijegal. Menurut saya. Artinya dijegal dengan cara yang tidak lazim, menurut saya tidak ada," kata Anas saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Sabtu (15/7/2023).
Sebab, Anas menuturkan bahwa saat ini belum ada satu pun koalisi yang telah resmi mengusung capres dan cawapres. Karena itu, jika nantinya ada koalisi yang gagal mengusung capres cawapres, maka bukan berarti adanya penjegalan.
"Yang ada sekarang ini pembentukan koalisi politik yang semuanya belum jadi. Kan belum ada yang betul-betul jadi, semuanya masih berproses. Bacapres A misalnya masih berproses koalisinya, bacapres b juga masih berproses. Bacapres c juga begitu. Saya tidak tahu apakah nanti ada bacapres D misalnya," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Ia menuturkan bahwa jika nantinya ada koalisi yang terpaksa bubar bukan berarti bisa diartikan adanya penjegalan.
"Jadi saya tegaskan saya melihat tidak ada bacapres yabg dijegal secara tidak wajar di luar jalur politik. Kalau terjegal karena tidak mampu melahirkan koalisi yang cukup, bukan penjegalan namanya," pungkasnya.
Isu Penjegalan
Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan di Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said angkat bicara soal penjegalan terhadap pihaknya jelang Pilpres 2024.
Sudirman mengatakan, ia tak mau ambil pusing soal ramainya isu penjegalan yang mulai dirasakan.
Sehingga, pihaknya tidak juga memikirkan untuk membalas penjegalan itu.
"Kalau penjegalan hanya dicounter dengan wapres (untuk Anies) nggak cukup itu. Kan penjegalan harusnya seimbang pakai penjegalan juga. Tapi kita nggak mau jegal juga," kata Sudirman, dalam konferensi pers di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
Baca juga: AHY Antar-Jemput saat Berangkat Haji Disebut Kode Minta Cawapres, Begini Tanggapan Anies Baswedan
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.