Anas Urbaningrum Tak Setuju Anies Baswedan Dijegal Jadi Capres, Begini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengaku tidak setuju Anies Baswedan dijegal menjadi calon presiden (capres) untuk maju di pemilihan presiden 2024 mendatang.

Anas pun memiliki alasan tersendiri mengenai hal tersebut.

Anas mengaku telah mencermati mengenai isu penjegalan terkait pencapresan Anies selama mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Selepasnya dari penjara, Ia pun kembali menelaah mengenai isu penjegalan tersebut.

Hasilnya, kata Anas, Ia tidak merasa ada satu pun capres yang dijegal oleh pihak tertentu. Baginya, tudingan tersebut dinilai tidak tepat.

Saat ini belum ada satu pun koalisi yang telah resmi mengusung capres dan cawapres. Karena itu, jika nantinya ada koalisi yang gagal mengusung capres cawapres, maka bukan berarti adanya penjegalan.

"Sejauh yang saya amati, bertahun-tahun di Bandung, 3 bulan dari Jakarta. Lebih dekat nih ya. Dulu agak jauh dari Bandung beberapa tahun kemudian tiga bulan dari Jakarta, menurut saya tidak ada satu pun capres atau bacapres yang dijegal. Menurut saya. Artinya dijegal dengan cara yang tidak lazim, menurut saya tidak ada," kata Anas saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Sabtu (15/7/2023).

Sebab, Anas menuturkan bahwa saat ini belum ada satu pun koalisi yang telah resmi mengusung capres dan cawapres. Karena itu, jika nantinya ada koalisi yang gagal mengusung capres cawapres, maka bukan berarti adanya penjegalan.

"Yang ada sekarang ini pembentukan koalisi politik yang semuanya belum jadi. Kan belum ada yang betul-betul jadi, semuanya masih berproses. Bacapres A misalnya masih berproses koalisinya, bacapres b juga masih berproses. Bacapres c juga begitu. Saya tidak tahu apakah nanti ada bacapres D misalnya," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Ia menuturkan bahwa jika nantinya ada koalisi yang terpaksa bubar bukan berarti bisa diartikan adanya penjegalan.

"Jadi saya tegaskan saya melihat tidak ada bacapres yabg dijegal secara tidak wajar di luar jalur politik. Kalau terjegal karena tidak mampu melahirkan koalisi yang cukup, bukan penjegalan namanya," pungkasnya.

Isu Penjegalan

Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan di Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said angkat bicara soal penjegalan terhadap pihaknya jelang Pilpres 2024.

Sudirman mengatakan, ia tak mau ambil pusing soal ramainya isu penjegalan yang mulai dirasakan. 

Sehingga, pihaknya tidak juga memikirkan untuk membalas penjegalan itu.

"Kalau penjegalan hanya dicounter dengan wapres (untuk Anies) nggak cukup itu. Kan penjegalan harusnya seimbang pakai penjegalan juga. Tapi kita nggak mau jegal juga," kata Sudirman, dalam konferensi pers di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: AHY Antar-Jemput saat Berangkat Haji Disebut Kode Minta Cawapres, Begini Tanggapan Anies Baswedan

Sudirman mengatakan, isu penjegalan yang diterima koalisi pengusung capres Anies lebih baik dijadikan sebagai sebuah tantangan perjuangan dan mendapat simpati dari masyarakat.

"Biarkan masyarakat menilai dan biasanya orang kalau disakiti itu dapat simpati rakyat. Siapa tau ini jalan tuhan untuk menuai simpati dari masyarakat," ujar Sudirman.

Lebih lanjut, Sudirman meyakini jika suatu saat penjegalan terhadap Anies benar terbukti terjadi.

Hal itu, katanya, akan menimbulkan dampak negatif dan menciptakan reaksi simpati dari masyarakat, yang diharapkan menjadi jalan kemenangan.

"Wong waktu kampanye dibantu, waktu menteri dibantu, waktu gubernur dibantu ko masa seperti ini? Ini kan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan hikmah dari tantangan - tantangan ini adalah jalan bagi kemenangannya Anies," kata Sudirman Said.

Sebelumnya, isu penjegalan yang menerpa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan disebut mulai terasa. 

Hal itu diakui Jubir Capres di Tim Delapan KPP, Sudirman Said, dalam konferensi pers, di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat anies tidak bisa maju," kata Sudirman, di Jakarta, Rabu ini.

Sudirman menerangkan, hal itu diakuinya karena banyak pendapat masyarakat yang sudah melihat dinamika politik saat ini.

Terutama isu negatif terhadap upaya majunya mantan Gubernur DKI Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Ia menyebut, satu di antaranya perihal isu dugaan korupsi Formula E yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mencuat ke publik. 

Meskipun, hingga saat ini belum terbukti adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Anies Baswedan.

"Walaupun 19 kali gelar perkara itu tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," kata Sudirman.

Tak hanya soal Anies, Sudirman juga mengatakan, ada beberapa cobaan yang juga menimpa partai pengusung, mulai dari Partai Demokrat yang tengah ramai dibicarakan soal upaya peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi proyek BTS yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung), yang melibatkan Menkominfo sekaligus Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate. 

Selain itu, kata Sudirman, PKS juga disebut kerap diisukan digoda sejumlah pihak untuk keluar dari KPP.

"Jadi memang Pak Anies nya maupun Partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa. Dan ini bukan kata kami, tapi kata pengamat juga begitu. Jadi pihak ketiga yang di depannya itu mengatakan demikian," ungkap Sudirman.

"Jadi yang di luar saja merasakan itu. Apa lagi kami yg di dalam. Ini memang sesuatu yang nyata, dan ini sebetulnya hal yang ya memang kompetisi begitulah," ungkapnya.